Bendahara Negara menyebut, masukan yang diberikan oleh Komisi XI menjadi bahan pertimbangan yang positif dalam mengevaluasi kebijakan yang perlu diperbaiki.
“Sekali lagi terima Pak Dolfie, Pak Amir, dan seluruh anggota Komisi XI, terima kasih atas partnership karena ini penutup 2023, kita anggap semoga khusnul khotimah 2023, yang 2024 masih jalan,” tutur Sri Mulyani.
Sebelumnya, dalam rapat tersebut Anggota Komisi XI DPR RI mendesak Sri Mulyani untuk membantu 4 Kementerian membenahi laporan keuangannya agar terlepas dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP Musthofa menyebut, pada tahun 2023 terdapat tiga kementerian yang mendapatkan opini WDP dari BPK padahal pada tahun sebelumnya mendapatkan opini WTP yakni Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional.
Selain itu, terdapat satu Kementerian yang tidak beranjak dari posisi WDP pada tahun 2023 yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
“Maka pemerintah perlu memberi perhatian serius atas opini BPK ini yang mengalami kemunduran tiga Kementerian/Lembaga agar WTP dan tidak WDP lagi,” ujar Musthofa dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Kemenkeu, Rabu (21/8/2024).
Menurut dia, hal tersebut menjadi suatu yang penting karena Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) adalah pihak yang memegang kas negara sehingga turut berwenang atas opini yang diberikan BPK pada Laporan Keuangan K/L.
(azr/lav)
