Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ekonomi Indonesia bakal terdampak bila menghentikan secara agresif penggunaan sumber energi seperti batu bara dan gas, yang acapkali disebut sebagai energi tidak ramah lingkungan.
Luhut menggarisbawahi Indonesia memiliki nilai ekspor batu bara dan gas yang mencapai US$50 miliar (atau setara Rp774 triliun asumsi kurs saat ini).
"Kalau kita stop ini segera, saya rasa ini akan berdampak kepada ekonomi Indonesia," ujar Luhut dalam agenda Indonesia Solar Summit 2024, Rabu (21/8/2024).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume ekspor batu bara pada 2023 sebesar 379,71 juta ton, sementara nilai ekspornya US$34,59 miliar. Sementara itu, ekspor gas pada 2023 adalah 15,49 juta ton dengan nilai US$8,77 miliar.
Alih-alih menghentikan penggunaan sumber energi batu bara dan gas secara segera, Luhut mengatakan, pemerintah juga bakal mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi sebagai landasan kebijakan. Dengan demikian, pemerintah tidak mau menganggu perekonomian dengan meninggalkan energi batu bara.
Terlebih, Luhut mengatakan, emisi karbon per kapita Indonesia tergolong lebih rendah dibandingkan dengan negara lain dan berada di bawah batas ambang yang ditetapkan.
"Kalau dilihat angka emisi karbon per kapita, Indonesia saya kita hanya sekitar 1,5 [ton], sementara batasnya 2,5 [ton]. Negara-negara maju bahkan sudah mencapai 12 [ton] atau 15 [ton]," ujar Luhut.
Dilansir melalui situs World Bank, emisi CO2 Indonesia sebenarnya mencapai 2,1 ton per kapita pada 2020.
Kendati demikian, Luhut mengatakan, Indonesia sendiri sebenarnya tengah melakukan kajian untuk melakukan suntik mati (shutdown) terhadap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Suralaya.
Menurutnya, hal ini penting karena Indonesia harus merogoh kocek Rp38 triliun untuk anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan untuk biaya pribadi untuk kesehatan.
"Jadi kita masih punya ruang untuk bergerak, tetapi kita akan berusaha keras untuk menguranginya dengan mengurangi sebagian energi lama yang menggunakan batu bara," ujarnya.
Dalam kesempatan berbeda, Luhut mengatakan bahwa pemerintah melakukan kajian untuk suntik mati PLTU Suralaya karena memiliki banyak polusi dan sudah berusia lebih dari 40 tahun.
Sementara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Periode 2019—2024 Arifin Tasrif mengatakan terdapat beberapa kriteria yang bakal dipilih pemerintah untuk melakukan suntik mati terhadap unit-unit PLTU Suralaya, yakni unit yang paling lama beroperasi, unit yang paling tidak efisien dan unit yang mengeluarkan emisi paling banyak.
Di sisi lain, Arifin mengatakan pemerintah juga harus merencanakan energi baru yang bakal mengganti PLTU tersebut.
“Jawa ini kalau kita lihat potensi energi barunya ya mungkin tidak cukup untuk bisa di-support. Makanya harus ada sambungan dari Sumatra nanti ke depan. Namun, kita harus melakukannya bertahap. Jadi kalau tidak ada infrastruktur transmisi ya tidak akan bisa masuk energi-energi baru ini,” ujarnya.
(dov/wdh)
