Besaran perolehan minimal pun dikurangi dari 25% menjadi hanya 6,5-10% suara sah pada Pileg. Perbedaan syarat akumulasi suara sah didasarkan pada jumlah daftar pemilih tetap atau DPT tiap provinsi, kabupaten, atau kota.
Putusan ini membuka peluang banyak partai politik bisa mengajukan calon sendiri pada Pilkada 2024. Hal ini mengancam koalisi gemuk yang telah terbentuk untuk mengusung calon tunggal di sejumlah wilayah strategis.
Kedua, MK juga mengeluarkan putusan yang membatalkan putusan Mahkamah Agung soal batas usia calon peserta Pilkada yang dihitung pada saat pelantikan. Dalam putusannya, MK tetap menghitung batas usia pada saat pendaftaran calon ke KPU.
Putusan ini dikaitkan dengan peluang putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang dikabarkan maju pada Pilkada tingkat provinsi. Putusan MA menetapkan usia 30 tahun pada cagub dan cawagub dihitung saat pelantikan Februari 2025. Berarti, Kaesang yang baru genap 30 tahun pada Desember 2024 bisa maju sebagai calon.
Namun, MK memutuskan batas usia dihitung saat pendaftaran ke KPU atau 27-29 Agustus mendatang. Berarti Kaesang belum memenuhi syarat karena masih berusia 29 tahun 8 bulan.
Menurut Supratman, Jokowi sama sekali tak membahas soal uji materi atau pun putusan soal UU Pilkada. Presiden, kata dia, bahkan secara spesifik meminta Kemenkumham mendorong penyelesaian UU Perkoperasian.
“Beliau hanya menitipkan kepada kami sebagai Menteri Hukum dan HAM, untuk segera menyelesaikan beberapa undang-undang yang merupakan tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM sebagai leading sector” kata dia.
"Selain itu sama sekali tidak ada.”
Sebelumnya, pertemuan Jokowi dan Supratman diduga berkaitan dengan rencana pemerintah menghadapi dua putusan MK tersebut.
Meski membantah, toh, pemerintah dan DPR langsung melakukan pembahasan kilat tentang revisi undang-undang Pilkada atau RUU Pilkada hari ini. Mereka pun membahas sejumlah perubahan pasal termasuk berkaitan dengan putusan MK. Akan tetapi, bunyi dan penerapannya berbeda.
(fik/frg)
