“Tapi tetap yang dibicarakan adalah 'si tukang kayu'. Ya tidak apa-apa, itu warna warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan, bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif,” ujar Jokowi.
Dia pun mengklaim sangat menghormati pembagian kekuasaan sesuai asas trias politica tersebut. Dia berdalih cawe-cawe terhadap apa yang terjadi di MK dan DPR.
“Kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki ini. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional,” ucap Jokowi.
Awalnya, MK mengeluarkan putusan yang menghapus ambang batas pengajuan calon dengan acuan jumlah minimal 20% kursi di DPRD wilayah tersebut. MK kemudian menetapkan syarat pengajuan pasangan calon cukup dengan akumulasi perolehan suara sah pada Pileg di wilayah tersebut.
Besaran perolehan minimal pun dikurangi dari 25% menjadi hanya 6,5-10% suara sah pada Pileg. Perbedaan syarat akumulasi suara sah didasarkan pada jumlah daftar pemilih tetap atau DPT tiap provinsi, kabupaten, atau kota.
Putusan ini membuka peluang banyak partai politik bisa mengajukan calon sendiri pada Pilkada 2024. Hal ini mengancam koalisi gemuk yang telah terbentuk untuk mengusung calon tunggal di sejumlah wilayah strategis.
Kedua, MK juga mengeluarkan putusan yang membatalkan putusan Mahkamah Agung soal batas usia calon peserta Pilkada yang dihitung pada saat pelantikan. Dalam putusannya, MK tetap menghitung batas usia pada saat pendaftaran calon ke KPU.
Putusan ini dikaitkan dengan peluang putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang dikabarkan maju pada Pilkada tingkat provinsi. Putusan MA menetapkan usia 30 tahun pada cagub dan cawagub dihitung saat pelantikan Februari 2025. Berarti, Kaesang yang baru genap 30 tahun pada Desember 2024 bisa maju sebagai calon.
Namun, MK memutuskan batas usia dihitung saat pendaftaran ke KPU atau 27-29 Agustus mendatang. Berarti Kaesang belum memenuhi syarat karena masih berusia 29 tahun 8 bulan.setuju terhadap rancangan yang sudah dibahas.
(mfd/frg)
