Bloomberg Technoz, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membantu 4 Kementerian membenahi laporan keuangannya agar terlepas dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP Musthofa menyebut, pada tahun 2023 terdapat tiga kementerian yang mendapatkan opini WDP dari BPK padahal pada tahun sebelumnya mendapatkan opini WTP yakni Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional.

Selain itu, terdapat satu Kementerian yang tidak beranjak dari posisi WDP pada tahun 2023 yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Maka pemerintah perlu memberi perhatian serius atas opini BPK ini yang mengalami kemunduran tiga Kementerian/Lembaga agar WTP dan tidak WDP lagi,” ujar Musthofa dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Kemenkeu, Rabu (21/8/2024).

Menurut dia, hal tersebut menjadi suatu yang penting karena Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) adalah pihak yang memegang kas negara sehingga turut berwenang atas opini yang diberikan BPK pada Laporan Keuangan K/L.