Arya sempat mengaku, merger BUMN Karya bukan perkara mudah. Terdapat sejumlah kendala dalam prosesnya, seperti perhitungan nilai keekonomian aset hingga kondisi keuangan perusahaan.
"Tidak mudah untuk merger. Ada perhitungannya. Karena gini, ketika kita lakukan itu, kan harus diaudit. Seluruhnya diaudit," ujar Arya.
Meski demikian, Kementerian BUMN berupaya agar tidak ada pihak yang dirugikan saat merger. Jangan sampai, merger justru mempengaruhi entitas yang kondisi keuangannya sehat.
"Kalau ada tender-tender (proyek) di Kementerian PUPR atau di pemerintahan, itu (mereka bersaing) akan lebih sehat. Selama ini kan tidak, antar BUMN saling bersaing," jelas dia.
Hal itu, lanjut dia, membuat perusahaan melakukan efisiensi harga, yang pada akhirnya membuat margin keuntungan semakin berkurang.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya juga mengatakan, proses penggabungan BUMN karya saat ini tengah menunggu hasil tinjauan lebih lanjut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Erick mengatakan, hal itu dilakukan setelah usulan merger BUMN Karya telah ditinjau oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Saya sudah kirim surat ke Pak Basuki, dan sudah dikaji oleh Menteri Keuangan. Kami menunggu prosesnya saja dari Kementerian PUPR," ujar Erick, medio Juli lalu.
(ibn/dhf)
