“Jadi tata cara identifikasi untuk pensiun ini kita atur di dalam kepmen. Nah kepmen ini yang akan kita bahas. Saat ini saya sedang meminta surat saya ke Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara [Jamdatun] untuk pendampingan, karena tidak bisa tanpa pendampingan aparat penegak hukum [APH],” ujarnya. 

Negara Tetangga Ogah

Di lain sisi, Eniya mengatakan bahwa negara-negara tetangga Indonesia enggan dalam melakukan pensiun terhadap PLTU berbasis batu bara.

Misalnya, Indonesia berencana untuk melakukan pensiun dini terhadap 660 megawatt (MW), tetapi rencana Vietnam justru lebih rendah yakni 100 MW. Bahkan, Filipina menolak rencana pensiun dini tersebut.

“Kalau Vietnam itu baru akan contoh Indonesia. Direktur jenderal [di bidang energi] mau mengadakan meeting lebih detail lagi. Katanya minta contek Indonesia gimana prosesnya,” ujarnya.

(dov/wdh)