Beberapa pembahasan dalam RUU itu yakni nilai ekonomi karbon, skema power wheeling, hingga pembentukan badan khusus untuk mengelola energi baru terbarukan (EBT).
Bioenergi
Kedua, Bahlil juga meminta bioenergi menjadi prioritas dari Direktorat EBTKE. Eniya mengatakan, Ditjen EBTKE tengah melakukan persiapan agar program biodiesel B40 —atau bauran solar dengan 40% bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak sawit — bisa dilaksanakan pada 1 Januari 2025.
Eniya megelaborasi terdapat beberapa persiapan yang dilakukan untuk implementasi B40 tersebut, yakni dari sisi pelabuhan, pengiriman, logistik dan industri.
“Saya tadi sampaikan kita sudah melakukan kajian B50, kemarin kan Pak Menteri Pertanian [Andi Amran Sulaiman] sudah soft launching untuk B50 ya. Tadi diarahkan untuk bukan hanya B50 saja, bisa juga ke B60,” ujarnya.
Namun, kajian untuk peningkatan bauran tersebut perlu dilakukan, salah satunya untuk memastikan keandalan BBN tersebut kepada mesin kendaraan.
Sebagai informasi, soft launching B50 memang sudah dilakukan di pabrik biodiesel PT Jhonlin Agro Raya.
Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono mengatakan bahan baku untuk program B50 masih bisa dipenuhi, lantaran produksi nasional mencapai 54 juta ton/tahun.
Namun, Mukti mengatakan produktivitas harus ditingkatkan melalui Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), yakni program untuk membantu pekebun rakyat memperbarui perkebunan kelapa sawit dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas harus digenjot dan peningkatan luas areal, antara lain di Papua.
"Saya kira ini sangat bagus kalau misalnya nanti ada kebun khusus untuk energi, sehingga tidak akan mengganggu supply kita untuk ekspor," ujarnya.
Untuk memastikan peningkatan produksi dan menjamin terpenuhinya kebutuhan minyak sawit dalam negeri dan ekspor, pemerintah dalam hal ini Kementan bersama swasta berupaya melalui beberapa kegiatan pengembangan kebun sawit untuk energi (dedicated area) khususnya pada kawasan yang sudah terdegradasi, sehingga kebutuhan minyak sawit untuk energi tidak mengganggu kebutuhan untuk pangan, industri dalam negeri dan ekspor.
(dov/wdh)
