Bloomberg Technoz, Jakarta - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kembali mendapat sorotan publik usai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah gagal membujuk China untuk menurunkan suku bunga pinjamannya dari 3,4% menjadi 2%. Nilai proyek tersebut juga disepakati membengkak menjadi US$1,2 miliar.
Pembengkakan nilai proyek tersebut dinilai berpotensi bakal membebankan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Ekonom Senior Faisal Basri menilai China tidak akan menanggung rugi akibat pembengkakan biaya tersebut. Pasalnya, Indonesia tetap membayar pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga yang tinggi setiap tahunnya. Dengan segala pertimbangan itu, konsorsium Indonesia dipastikan bakal kesulitan membayar utang tersebut sehingga ujung-ujungnya mengandalkan APBN.
"China tidak pernah rugi karena kita tiap tahun bayar bunga yang dari 75%. Pinjaman yang bunganya 20 kali lebih tinggi kalau dari Jepang. Inilah ongkos yang harus kita bayar," kata Faisal kepada Bloomberg Technoz, dikutip Sabtu (15/4/2023).
Sebelumnya total pinjaman yang dinegosiasikan Indonesia ke CDB mencapai US$560 juta atau Rp8,3 triliun (kurs Rp14.841 per dolar AS). Utang itu akan digunakan untuk membiayai pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB sebesar US$1,2 miliar atau Rp17,8 triliun.
Pinjaman itu akan diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebagai pimpinan konsorsium Indonesia di PT KCIC. KAI lalu memberikan uang pinjaman untuk operasional KCIC selaku pihak yang bertanggung jawab pada proyek KCJB.
Pinjaman tersebut merupakan bagian dari struktur pembiayaan KCJB yang membuat China dan Indonesia yang ikut menanggung beban cost overrun, di mana 25% berasal dari ekuitas konsorsium dan 75% dari pinjaman dari CDB.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah ingin pembengkakan biaya pada proyek KCJB ditanggung bersama-sama oleh Indonesia dan China sesuai dengan porsi kepemilikan saham. Artinya, diselesaikan dengan skema business to business (B2B) seperti anggaran pembangunan. Namun belakangan China berkeras minta agar APBN menjadi penjamin untuk pinjaman proyek kereta cepat.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan ada risiko yang sangat berat apabila Indonesia tidak mampu melunasi utang proyek tersebut.
Indonesia berisiko kehilangan hak pengelolaan kereta cepat dan diperkirakan akan jatuh ke tangan kreditur China. Bahkan pemasukan dari operasional kereta pun akan langsung menjadi pendapatan kreditur.
"Gagal bayar utang juga bisa berimbas pada merosotnya rating surat utang pemerintah. Nanti tidak dipercaya investor lagi dan ini bisa membuat rupiah melemah cukup dalam karena keluarnya dana asing. Defisit APBN pun bisa melebar dan sulit ditutup dengan penerbitan utang baru," kata Bhima.
Bhima juga menilai pembengkakan nilai proyek akan berpengaruh ke operasional kereta cepat jadi makin dilematis.
"Demi mempercepat pelunasan utang maka harga tiket harus dinaikkan. Begitu harga tiket naik maka jumlah penumpang bisa dibawah proyeksi ideal. Situasi ini justru memperberat subsidi negara ke kereta cepat," katanya.
Pemerintah disarankan menguatkan lobi ke China agar kembali ke proposal awal pembiayaan di mana bunga pinjamannya sebesar 2% dengan tenor selama 40 tahun.
Jangan sampai Indonesia mengalami situasi yang sama seperti Sri Lanka.
(evs)
