Sebagai catatan, pemerintah telah memulai inisiasi pemanfaatan minyak sawit pada program biodiesel pada tahun 2019 di mana terdapat prototipe pengembangan biodiesel yang terbuat dari 100% minyak kelapa sawit (B100).
Amran meyakini prototipe dan uji-uji biodiesel serupa telah banyak dijalankan oleh Kementerian/Lembaga teknis dan Industri biodiesel, meski masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sendiri.
"Saat ini kami ditugaskan untuk mengawal kesiapan pemerintah untuk program implementasi biodiesel B50 tersebut, tidak hanya dari sisi supply pada kesiapan bahan baku CPO tetapi lebih luas lagi, bahwa kami pada prosesnya menyiapkan dan mengidentifikasi secara cermat bersama dengan Kementerian ESDM dan Kementerian/Lembaga terkait melaksanakan kajian teknis, ekonomi, fiskal, sarana prasarana, transisi B50, standar mutu dan spesifikasi, kajian bisnis, aspek legalitas hingga uji terap dan road test, serta hal-hal teknis lainnya menuju implementasi biodiesel B50."
Untuk memastikan peningkatan produksi dan menjamin terpenuhinya kebutuhan minyak sawit dalam negeri dan ekspor, pemerintah bersama swasta berupaya melalui beberapa kegiatan pengembangan kebun sawit untuk energi (dedicated area) khususnya pada kawasan yang sudah terdegradasi, sehingga kebutuhan minyak sawit untuk energi tidak menganggu kebutuhan untuk pangan, industri dalam negeri dan ekspor.
Tak hanya itu, Amran mengingatkan agar potensi ini dikelola dengan baik. Pasalnya, Indonesia menguasai 58% CPO di dunia. Dengan begitu B-50 akan memberikan dampak ekonomi, dampak politik, dan seluruhnya, sebagai contoh negara di benua Eropa, membutuhkan 2,6 juta KL per tahun.
"Jadi sudah jelas target kita adalah bersiap untuk implementasi penggunaan biodiesel B50. Melalui kegiatan soft launching ini akan menjadi catatan sejarah tersendiri sebagai pelopor implementasi B50 di tanah air," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Working Group B50, Andi Nur Alamsyah saat menyampaikan tantangan pengembangan biodiesel B50 kedepan bukan hanya pada pemenuhan bahan baku dari CPO, tetapi di aspek hilir juga diperlukan upaya-upaya khusus dalam hal meningkatkan kapasitas terpasang pabrik termasuk peningkatan efisiensi produksi pabrik hingga 90%.
Disamping itu, Andi Nur Alamsyah menambahkan perlu adanya inovasi dan teknologi dalam menyesuaikan spesifikasi B50, penyesuaian insentif biodiesel dan introduksi teknologi baru, juga strategi komunikasi dan aspek-aspek legalitas yang oleh pihaknya sedang upayakan dan perkuat.
"Kami juga sedang melakukan penyesuaian infrastruktur dan sarana prasarananya untuk program B50 kedepan," imbuhnya.
"Makna yang penting untuk ditekankan terutama bagaimana mendorong pendekatan kebersamaan multistakeholder juga kalangan perusahaan dan industri biodiesel, melalui pendekatan kemitraan di dunia usaha dengan asas saling menguntungkan dan bersama-sama meraih visi misi pembangunan perkebunan yang berkelanjutan, utamanya untuk ketahanan energi nasional," pungkasnya.
(ain)
