Namun, anggaran tersebut juga termasuk untuk mendukung operasional lembaga badan gizi tersebut. Salah satunya untuk membayar gaji pegawai.
"Menyangkut seluruhnya. Termasuk (gaji pegawai)," ujar Dadan kepada wartawan.
Selain itu, anggaran Rp71 triliun tersebut sepenuhnya juga akan dikelola pihak Badan Gizi Nasional
Adapun, dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 disebutkan bahwa Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp71 triliun akan dimanfaatkan untuk biaya makanan, distribusi, dan operasional lembaga yang menangani program tersebut.
“Rancangan anggaran yang akan dialokasikan untuk Program MBG pada tahun 2025 adalah sekitar Rp71,0 triliun atau 0,29% terhadap PDB, yang termasuk biaya makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani Program MBG,” tulis Kemenkeu dalam dokumen itu, dikutip Senin (19/8/2024).
Badan yang memiliki tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional tersebut dalam menjalankan fungsinya mendapatkan pendanaan dari APBN atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai aturan yang berlaku.
“Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 38/2024.
(azr/lav)
