Pada tahun lalu, realisasi APBN mencatatkan defisit Rp337,3 triliun atau 1,61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut dia, apabila besaran defisit tersebut dibandingkan dengan target pada APBN 2023 sebesar 2,27% terhadap PDB maka realisasi defisit tercatat jauh lebih kecil dibandingkan desain awal.
Defisit 1,61% terhadap PDB tersebut, lanjut Bendahara Negara, apabila dibandingkan dengan realisasi defisit 2022 yang sebesar 2,35% dari PDB juga tercatat lebih rendah.
“Situasi ini yang kemudian membuat APBN kita siap pada saat masuk 2024, dimana komoditas mengalami penurunan cukup tajam,” ungkap Sri Mulyani.
Sebelumnya, Sri Mulyani menyebut komponen konsumsi masyarakat pada 2023 hanya tumbuh 4,82% (year-on-year/yoy) akibat kondisi perekonomian masih belum sepenuhnya pulih dari pandemi Covid-19.
Hal tersebut ia ungkap saat memberikan tanggapan pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, di Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (20/8/2024).
“Pandangan PKB komponen konsumsi masyarakat yang hanya tumbuh 4,82% ini karena efek rambatan pandemi, sehingga kondisi masih belum sepenuhnya pulih,” ucap Sri Mulyani dalam sidang tersebut.
Menurut Bendahara Negara, konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,82% mencerminkan pertumbuhan yang stabil di tengah kondisi perekonomian global yang tidak pasti akibat terpaan inflasi global, suku bunga tinggi, dan nilai tukar yang mengalami tekanan.
Selain itu, Sri Mulyani juga menjelaskan alasan pertumbuhan ekonomi 2023 yang belum mencapai asumsi yang ditetapkan sebesar 5,3% (yoy). Menurutnya, pada tahun lalu perekonomian global masih belum sepenuhnya pulih akibat efek rambatan pandemi Covid-19.
(azr/lav)
