Langkah-langkah tersebut menciptakan sistem online nasional baru untuk melacak puluhan juta orang Rusia yang berpotensi memenuhi syarat untuk dipanggil untuk bertugas.
Kremlin mengatakan saat ini tidak ada rencana untuk memobilisasi lebih banyak orang untuk berperang di Ukraina. Tapi Rusia sedang berjuang untuk pertarungan yang mungkin berlangsung bertahun-tahun karena Kyiv bersiap untuk meluncurkan serangan balasan menggunakan senjata baru yang dipasok oleh sekutunya di AS dan Eropa.
Pemanggilan 300.000 cadangan tahun lalu memicu kepanikan publik yang mendorong hingga satu juta orang Rusia meninggalkan negara itu. Putin kemudian memerintahkan pejabat untuk merampingkan dan mengotomatiskan sistem mobilisasi yang tidak diperbarui selama beberapa dekade.
Tahun ini, Kremlin sejauh ini melakukan pendekatan yang lebih lembut, berusaha merekrut sebanyak 400.000 tentara kontrak dengan harapan menghindari protes yang akan ditimbulkan oleh panggilan massal baru. Para pejabat dan pakar militer mengatakan bahwa tujuan tersebut kemungkinan akan terbukti ambisius mengingat adanya kekurangan pada perekrutan.
Hingga 200.000 tentara Rusia tewas atau terluka pada tahun pertama pertempuran, menurut Inggris.
Menteri Pertahanan Sergei Shoigu mengatakan pada bulan September bahwa Rusia memiliki 25 juta cadangan tentara, meskipun awalnya dipanggil hanya di atas 1% dari mereka.
“Hal paling logis untuk dilakukan adalah tidak pernah kembali sampai akhir rezim Putin,” kata Anastasia Burakova, pendiri Tabut, sebuah asosiasi yang membantu orang Rusia pergi ke negara lain.
Pejabat berusaha untuk meyakinkan warga karena perubahan tersebut dilakukan melalui parlemen hampir tanpa perdebatan, menggambarkan perubahan tersebut sebagai tujuan untuk meningkatkan efisiensi.
Dengan suara berbeda pendapat yang langka, Senator Lyudmilla Narusova mengatakan undang-undang tersebut melanggar hak-hak dasar dan diadopsi dengan “terburu-buru. “Jangan berpura-pura sebaliknya, kita semua mengerti apa tujuan undang-undang ini,” katanya pada sidang parlemen.
Langkah untuk memanfaatkan teknologi digital untuk mengumpulkan orang untuk tugas militer di Ukraina adalah reinkarnasi modern dari kontrol era Soviet yang digunakan dalam sistem kamp penjara Gulag, kata Tatiana Stanovaya, seorang rekan senior di Carnegie Russia Eurasia Center dan pendiri konsultasi R.Politik.
“Otoritas sangat cepat, di depan banyak negara lain, bahkan tipe otoriter, membangun realitas politik baru, di mana hak dan kewajiban akan diatur melalui platform digital yang dikendalikan oleh lembaga negara,” katanya.
Tatiana menambahkan bahwa realitas politik baru ini dibangun saat pandemic Covid-19, ketika banyak orang membicarakan Gulag digital, Undang-Undang ini merupakan percepatannya.
(bbn)
