"Kerangka kerja ekonomi kita harus berani diubah. Akan mentok 5% jika mengandalkan business as usual (cara yang biasanya. Pemerintah selanjutnya harus mau beralih dari sektor dengan produktivitas rendah ke sektor yang lebih berproduktivitas tinggi. Dengan kata lain, penting untuk mengembangkan kompleksitas ekonomi kita,” papar Putu.
Dengan mengembangkan kompleksitas ekonomi, seperti yang dilakukan Singapura, Thailand, dan Malaysia, menurut Putu, pertumbuhan ekonomi Indonesia setidaknya bisa mencapai target menuju Indonesia Emas 2045 dan bisa mengeluarkan Indonesia dari jebakan kelas menengah atau middle-income trap.
Kompleksitas ekonomi, lanjut dia, juga melihat kecanggihan ekonomi. Indonesia masih jauh tertinggal oleh Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Indonesia bahkan disalip oleh Vietnam dalam economic complexity index.
Menurut dia, hal itu terjadi karena negara-negara tetangga sudah mampu beralih ke sektor berproduktivitas tinggi, terutama sektor manufaktur ke yang lebih berorientasi ekspor. Mereka tidak menggunakan aturan main yang lama atau 'old playbook’, istilah Bank Dunia.
"Negara-negara tetangga berhasil beralih ke sophisticated economy (ekonomi yang lebih mutakhir). Kalau pemerintah selanjutnya mau dan kita bisa shift,” tutur dia.
Dalam mengembangkan economic complexity, Putu mengatakan pemerintah harus dapat mengembangkan teknologi, inovasi, serta keahlian yang lebih produktif dan lebih berorientasi ke pengetahuan.
Kemampuan tersebut dapat didorong melalui pengembangan kurikulum dan industri science, technology, engineering, mathematics (STEM) dan peralihan ilmu pengetahuan dari negara yang sudah berhasil memajukan economic complexity.
Oleh karena itu, pemerintahan selanjutnya harus dapat menunjuk seseorang yang memiliki kapabilitas, kemampuan, serta pengetahuan yang mumpuni di bidangnya.
Selain itu, penting untuk mendorong klaster pengembangan bagi produk berproduktivitas tinggi. Pemerintah harus bisa memetakan dan ‘menarik benang merah’ antara satu sektor ke sektor lain.
"Kalau produk D adalah produktif tinggi, sementara kita masih di produk A yang produktif rendah, berarti kita harus kembangkan dulu produk B dan C. Bisa saja dari B dan C bisa jadi ke produk yang lebih canggih lagi,” jelas Putu.
Tak hanya itu, dia juga menyarankan pemerintah menaikkan kelas UMKM dengan menjalankan kebebasan ekonomi melalui perlindungan property rights dan menjamin kebebasan berbisnis karena hal tersebut bisa mendorong inovasi.
"Tingkatkan juga kewirausahaan masyarakat, terutama perempuan di UMKM. Berikan bimbingan, pelatihan, pendanaan dan kebutuhan lain yang memberian kepastian dan kepercayaan diri bagi UMKM dan individu untuk menjadi wirausaha”, ujar dia.
(lav)
