Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, mengaku tak khawatir Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) diganti menjelang Muktamar PKB yang akan digelar di Bali, 24- 25 Agustus 2024. Dia meyakini Supratman Andi Agtas tidak akan ikut campur dalam pertemuan besar lima tahun sekali itu.
Pernyataan tersebut disampaikan merespons konflik antara PKB dan PBNU yang memunculkan isu akan ada Muktamar Luar Biasa atau Muktamar tandingan. Serta, menyikapi penunjukan Supratman Andi Agtas sebagai menkumham menggantikan Yasonna Laoly.
“Saya yakin pemerintah akan konsisten dengan konstitusi, ya rujukannya undang-undang (UU), UU pemilu, sehingga tidak boleh main-main. Kalau main-main yang hancur negara, pemerintahan,” kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senin (19/8/2024).
Menurut Muhaimin, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden sekalipun hanya tersisa dua bulan masa jabatan. "Itu murni wewenang presiden," tutur Muhaimin. Ia pun menyebut belum sempat berbicara dengan Supratman dan baru mengetahui ada perombakan kabinet hari ini.
Menkumham merupakan pihak yang akan memberikan keputusan soal legalitas pimpinan partai. Ketika muktamar terpecah dua, Menkumham adalah orang yang akan menentukan mana muktamar yang sah dan tidak.
Di sisi lain, posisi Muhaimin terancam jika muktamar tidak solid sehingga saat ini, PKB terdaftar pada Koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju -- nama baru Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. Kondisi itu diduga agar hal yang tidak diinginkan tak terjadi dalam muktamar.
(mfd/frg)
