Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom menilai defisit anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang direncanakan sebesar Rp616,2 triliun atau sekitar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB) terbilang begitu besar dan harus ditambal dengan penarikan utang.

Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Didik Rachbini menjelaskan, pelebaran defisit anggaran dari tahun ke tahun terus meningkat bahkan tetap dilanjutkan pada awal pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto menjabat.

“Selama 10 tahun masa pemerintahan Jokowi ini kebijakan utang memang ugal-ugalan sehingga warisannya akan terbawa pada masa pemerintahan Prabowo,” kata Didik dalam keterangan resminya, dikutip Senin (19/8/2024).

Ia menyebut, dengan janji politik Prabowo yang terbilang banyak maka akan sulit bagi pemerintahan yang akan datang untuk dapat mengurangi ketergantungan pada utang. Pasalnya, pemerintahan baru beberapa kali berencana akan memaksimalkan penerimaan negara dari sektor-sektor yang ada untuk membiayai kebutuhan anggaran.

Dengan demikian, Didik memprediksi bahwa laju penerbitan Surat Utang Negara (SUN) akan terus meningkat dan merusak iklim makro ekonomi RI karena suku bunga SBN dapat terus meningkat.