Sementara pemilihan instrumen dan tenor penerbitan disebutkan akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebijakan pengelolaan utang, biaya penerbitan SBN, risiko pasar keuangan domestik dan global, preferensi investor, dan kapasitas daya serap pasar.

Sedangkan pembiayaan utang melalui pinjaman pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp133,3 triliun, besaran ini naik 31,6% dibandingkan outlook pinjaman 2024 yang sebesar Rp101,3 triliun.

Secara lebih rinci, pinjaman tersebut akan dipenuhi melalui pinjaman dalam negeri sebesar Rp5,2 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp128,1 triliun.  Adapun, berdasarkan outlook 2024 pinjaman dalam negeri 2024 direncanakan sebesar Rp20,1 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp81,2 triliun.

Sebagai tambahan, berdasarkan perhitungan Kemenkeu per akhir Mei lalu, utang pemerintah yang akan jatuh tempo pada 2025 tercatat sebesar Rp 800,33 triliun. Selanjutnya pada 2026, utang jatuh tempo diperkirakan sekitar Rp 803,19 triliun.

Sedangkan pada 2027 akan sebesar Rp 802,61 triliun. Lalu, pada 2028 diperkirakan sebesar Rp 719,81 triliun. Serta pada akhir masa jabatan Prabowo-Gibran, yakni 2029 utang jatuh tempo akan sebesar Rp 622,3 triliun.

Oleh karena itu, total utang yang akan jatuh tempo pada masa jabatan Prabowo-Gibran akan mencapai Rp3.748,24 triliun atau sekitar 44% dari total utang pemerintah per akhir Mei yang sebesar Rp8.338,43 triliun.

(azr/roy)