Langkah Thaksin dipandang sebagai cara untuk melindungi putrinya dari dampak buruk stimulus tunai, yang telah menjadi kontroversi bahkan sebelum dilaksanakan karena pertanyaan mengenai pendanaan.
Pada tahun 2017, pengadilan Thailand menyatakan mantan pemimpin Yingluck Shinawatra, saudara perempuan Thaksin, bertanggung jawab secara pribadi dan pidana atas kebijakan subsidi bagi petani padi.
“Program dompet digital juga harus mematuhi undang-undang disiplin fiskal, rincian program harus jelas dengan lebih banyak pendapat” dari pihak lain termasuk mitra koalisi, kata Paetongtarn.
Namun, partainya, Pheu Thai, memandang program tersebut sebagai stimulus utama bagi ekonomi Thailand.
Paetongtarn, yang menerima dukungan resmi hari ini dari Raja Thailand Maha Vajiralongkorn untuk menjadi perdana menteri termuda negara itu, membantah laporan bahwa Thaksin menuntut penghentian program tersebut.
Pemberian uang tunai tersebut merupakan janji kampanye utama partai Pheu Thai yang didukung Thaksin dan inti dari upaya untuk membantu perekonomian tumbuh sebesar 5% setiap tahunnya.
Namun, ketidaksepakatan, termasuk dengan bank sentral dan beberapa anggota parlemen, mengenai bagaimana stimulus besar-besaran akan dibiayai serta dampaknya terhadap inflasi telah menghambat pelaksanaannya.
Media melaporkan bahwa pemerintahan berikutnya kemungkinan akan meluncurkan lebih banyak tindakan stimulus langsung untuk menggantikan pemberian bantuan secara luas.
(bbn)
