Poin-poin Penting Asumsi Makro Ekonomi 2025 dari Presiden Jokowi - Market

Angka kemiskinan ekstrem berhasil diturunkan dari 6,1% menjadi 0,8% pada tahun 2024, sementara data stunting berkurang dari 37,2% menjadi 21,5% pada tahun 2023. Tingkat pengangguran turun dari 5,7% menjadi 4,8% pada tahun 2024.

JKN-KIS 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Lebih lanjut, Jokowi menyebut pemerintah telah menganggarkan Rp361 triliun selama 10 tahun untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dana digunakan untuk membiayai layanan kesehatan bagi masyarakat, dengan 92 juta warga menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Di bidang pendidikan, Jokowi melaporkan bahwa Rp113 triliun telah dialokasikan selama 10 tahun untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kebijakan kartu telah mendukung pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, dari tingkat SD hingga SMA/SMK di seluruh Indonesia. Selain itu, Program Keluarga Harapan, dengan anggaran Rp225 triliun selama 10 tahun diklaim membantu meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu setiap tahun.

Program Pra Kerja juga menjadi sorotan, dengan anggaran Rp60,3 triliun selama 5 tahun yang dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan 18,8 juta pekerja di seluruh Indonesia.

Hilirisasi Tambang

Dalam pidatonya, Jokowi mengklaim keberhasilan Indonesia dalam program penghiliran —atau hilirisasi — industri, khususnya sektor pertambangan mineral logam, pada masa kepemerintahannya. Hilirisasi telah menaikkan pendapatan negara hingga Rp158 triliun dalam 8 tahun terakhir.

"Walau banyak negara lain menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tetapi kita sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan terus maju melangkah," tegas Jokowi.

"Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200.000 lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara Rp158 triliun selama 8 tahun ini," sambungnya.

RAPBN 2025: Pertumbuhan Ekonomi 5,2%

Dalam pidato penyampaian asumsi makro RAPBN 2025, Jokowi menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan sebesar 5,2%, ditopang oleh permintaan domestik karena kondisi ekonomi global yang stagnan. "Pemerintah akan selalu responsif terhadap dinamika moneter dunia," ujar dia.

Selain itu, asumsi inflasi dalam RAPBN 2025 diperkirakan sebesar 2,5%, dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di Rp16.100/US$. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diasumsikan sebesar 7,1%.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada di US$82 per barel, dengan target lifting minyak sebesar 600 ribu per barel per hari dan gas bumi 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Anggaran Belanja Terbesar di Pendidikan

Adapun fokus belanja negara sebesar Rp3.613,1 triliun dalam RAPBN 2025 pada proyek-proyek yang diharapkan dapat menghasilkan multiplier effects kuat terhadap perekonomian. Menariknya, anggaran belanja terbesar berada pada pendidikan.

Jokowi bersama Menteri Pertahanan dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. (Dok: Bloomberg)

Berikut gambaran besar arsitektur RAPBN 2025 adalah sebagai berikut:

Belanja Negara: Rp3.613,1 triliun, terdiri dari belanja Pemerintah Pusat Rp2.693,2 triliun dan Transfer ke Daerah Rp919,9 triliun.
Pendidikan: Rp722,6 triliun untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, program beasiswa, pengembangan riset, dan lainnya.
Perlindungan Sosial: Rp504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan serta akselerasi pengentasan kemiskinan.
Kesehatan: Rp197,8 triliun (5,5% dari belanja negara) untuk meningkatkan layanan kesehatan, menurunkan stunting, menangani penyakit menular, dan penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.
Ketahanan Pangan: Rp124,4 triliun untuk mendukung produktivitas pangan, perbaikan distribusi, dan akses pembiayaan bagi petani.
Infrastruktur: Rp400,3 triliun untuk infrastruktur pendidikan, kesehatan, konektivitas, pangan, energi, serta pembangunan IKN.
Transfer ke Daerah: Rp919,9 triliun untuk memperkuat sinergi fiskal pusat-daerah, harmonisasi belanja, dan mengurangi kesenjangan antardaerah.