Untuk program transisi energi, Sri Mulyani mengatakan mekanismenya akan membutuhkan banyak instrumen fiskal, baik berupa insentif perpajakan, subsidi maupun berbagai belanja intervensi lainnya.
“Hilirisasi [sektor energi], selain dari sisi tambang, juga dari sisi sawit. Ini juga merupakan salah satu andalan dari RI. Kita akan menggunakan terus menerus instrumen fiskal —pajak ekpor atau bea keluar — dan penggunaan B35 hingga bahkan sekarang akan B40. Itu untuk stabilisasi harga maupun untuk mendorong hilirisasi maupun dari sisi energi terbarukan,” kata Sri Mulyani.
Sekadar catatan, lifting minyak dalam RAPBN 2025 ditargetkan sebanyak 600.000 barel per hari, turun dari target dalam APBN 2024 yang berjumlah 635.000 barel per hari.
Adapun, lifting gas ditargetkan 1,033 juta barel setara minyak per hari dalam RAPBN 2025, turun dari target APBN 2024 sejumlah 1,005 juta barel setara minyak per hari.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan terdapat sesuatu hal yang salah dari kebijakan fiskal Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait dengan industri hulu minyak dan gas bumi (migas).
Tanpa mengelaborasi secara spesifik kebijakan fiskal yang dimaksud, Luhut mengeklaim aturan fiskal untuk industri migas menyebabkan Indonesia hanya mendapatkan investasi yang sedikit dalam sektor tersebut.
“Saya sampaikan ke Menteri Keuangan [Sri Mulyani], ada yang salah dengan kalian, 30 tahun tanpa investasi, mungkin ada yang salah dengan kebijakan. Kita harus ganti atau perbaiki kebijakan, harmonisasi peraturan,” ujar Luhut dalam agenda Supply Chain & National Capacity Summit 2024, di JCC, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).
Adapun, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan realisasi investasi hulu migas semester I-2024 adalah US$5,6 miliar.
Angka ini di jaug bawah target semester I-2024 US$7,43 miliar. Target investasi hulu migas pada 2024 adalah US$17,7 miliar dan outlook-nya adalah US$15,7 miliar.
(wdh)
