Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyatakan terima kasih atas kerja selama 10 tahun pemerintahan eksekutif Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Jokowi sudah berupaya maksimal, kata Puan, namun tetap menyampaikan masih terdapat kekurangan.

“Saya rasa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyejahterakan rakyat dan kemudian membesarkan Indonesia, namun tidak ada pemerintahan kemudian yang sempurna. Jadi ya kita apresiasi dengan segala kelebihan dan kekurangannya,” jelas Puan di sela-sela Sidang Paripurna ke-1 di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2025).

Pagi harinya Puan membeberkan sejumlah isu yang jadi sorotan DPR kepada pemerintahan Jokowi. Dalam fungsi pengawasan eksekutif kalangan DPR membeberkan 15 permasalahan:

1.  Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional;
2. Penggabungan Lembaga Penyiaran Publik (LPP);
3. Pengangkatan Guru Honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
4. Izin Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN);
5. Mafia tanah;
6. Perjudian online;
7. Korupsi tambang timah;
8. Kinerja Penyertaan Modal Negara (PMN) pada beberapa BUMN; 
9. Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN);
10. Subsidi listrik di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T);
11. Alokasi kuota tambahan haji;
12. Peraturan pelaksana Undang-Undang Omnibus tentang Kesehatan;
13. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring;
14. Kebijakan cleansing Guru Honorer; dan
15. Stabilitas nilai tukar rupiah.

Dengan puluhan persoalan yang masih ditinggalkan pemerintahan saat ini, penting untuk menjadi perhatian Prabowo Subianto selaku penerus ‘tongkat estafet’ kepemimpinan Presiden Jokowi.

Catatan Puan di antaranya efektivitas dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, bagi masyarakat. Selain itu pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat. Seluruhnya bersumber dari APBN.