Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan lima stretegi untuk mengakselesari pertumbuhan ekonomi saat menyampaikan Pidato Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanjat Negara (RAPBN) 2025 dan Nota Keuangan. Ini merupakan pidato terakhir Jokowi sebagai presiden, yang akan usai masa jabatannya pada 20 Oktober 2024. 

Jokowi mengatakan arsitektur APBN 2025 menjadi pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang.

"APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," tutur Jokowi di hadapan anggota DPR, Jumat (16/8/2024). 

Lima strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antar-daerah, yaitu:

1. Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel.
2. Program percepatan renovasi sekolah untuk meningkatkan akses, kualitas, dan link and match pendidikan dengan dunia usaha, serta pembangunan sekolah unggulan. Ekosistem pendidikan yang kondusif juga akan dikembangkan.
3. Untuk mendorong produktivitas, menjaga pasokan, dan keterjangkauan harga pangan diperlukan penguatan lumbung pangan dan jaringan irigasi.
4. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, diperlukan peningkatan pembiayaan rumah murah untuk rakyat.
5. Peningkatan permodalan bagi UMKM.

Jokowi juga menyebutkan harus ada reformasi struktural, menjaga kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel, dan meningkatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan. Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan perlu dirancang fleksibel, dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian, serta mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan.