Di sisi lain, krisis utang itu juga pada akhirnya berdampak sektoral yang bisa menyulitkan BUMN lain yang berniat mencari pendanaan di pasar obligasi. Itu yang terlihat dari rendahnya animo pasar terhadap penawaran surat utang PT PP Tbk (PTPP) yang hanya berhasil menarik Rp 630,47 miliar, lebih rendah dari target sebesar Rp 1,09 triliun, awal April lalu, di tengah pasar obligasi domestik yang tengah banyak diserbu pemodal asing. 

Utang Luar Negeri Berlipat

Beban utang perusahaan-perusahaan pelat merah juga terindikasi terus melesat. Mengutip publikasi Statistik Utang Luar Negeri (SULNI) terbaru yang dirilis oleh Bank Indonesia hari ini (14/4/2023), terlihat beban utang luar negeri BUMN baik itu bank BUMN, BUMN keuangan non bank dan BUMN di luar sektor keuangan mencapai US$ 53,4 miliar, setara dengan Rp 786,8 triliun (asumsi kurs Rp 14.734/US$).

Angka itu setara 27% dari total utang luar negeri swasta per Februari 2023 yang nilainya sebesar US$ 198,58 miliar. Dari total utang BUMN pada Februari lalu, utang BUMN non bank dan di luar sektor keuangan mendominasi dengan nilai mencapai US$ 43,01 miliar, setara Rp 633,71 triliun.

Utang luar negeri swasta mayoritas adalah utang dari sektor manufaktur, pertambangan dan pengadaan listrik dan gas masing-masing sebesar US$ 39,53 miliar, US$ 36,9 miliar dan US$ 39,05 miliar. Adapun sektor konstruksi tercatat sebesar US$ 1,5 miliar.

Bila membandingkan dengan beberapa tahun silam, beban utang luar negeri BUMN dari sektor keuangan nonbank menjadi yang tercepat kenaikannya dalam satu dekade terakhir. Pada 2013 lalu, beban utang BUMN sektor ini baru sebesar US$ 797 juta. Namun, pada Februari lalu, posisinya sudah sebesar US$ 2,29 miliar, naik 187,3%. Disusul kenaikan beban utang luar negeri BUMN bank 163,5% sejak 2013 menjadi US$ 8,09 miliar. 

Sedangkan BUMN di luar sektor perbankan dan keuangan, kenaikan utang luar negeri mencapai 107% dalam satu dekade terakhir menilik posisinya baru US$ 20,8 miliar pada 2013 silam, ketika Jokowi belum menghuni istana.

Adapun bila melihat tanggal jatuh tempo, utang swasta jatuh tempo dalam rentang kurang dari setahun mencapai US$ 48,82 miliar didominasi oleh swasta di luar sektor keuangan dan bank. Untuk utang luar negeri jatuh tempo kurang dari setahun oleh kelompok swasta dari sektor keuangan nonbank nilainya mencapai US$ 1,74 miliar.

BUMN Dapen Kesulitan Modal

Kini, bukan cuma BUMN sektor infrastruktur yang masih berjibaku bertahan di tengah kemelut beban utang yang besar. BUMN di sektor keuangan non bank yaitu sektor dana pensiun, terindikasi tengah sakit keras dan diklaim membutuhkan dana talangan hingga Rp 12 triliun. Kementerian BUMN menyebut sebanyak 65% tengah krisis dan membutuhkan suntikan modal segar akibat salah kelola. 

“Ada shortage [modal] Rp 12 triliun dan ini menyebar ada yang ringan hingga sangat berat. Kami akan umumkan [hasil stress test] setelah Lebaran,” kata Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. 

Dana Rp 12 triliun jelas bukan nilai kecil, itu setara dua kali lipat nilai bailout Bank Century yang menjadi skandal ketika krisis finansial global pecah pada 2008 silam. 

Kementerian BUMN menyebut, salah satu penyebab mengapa banyak masalah yang melanda Dapen BUMN adalah karena kebanyakan Dapen BUMN dikelola oleh manajemen yang ditengarai tidak memiliki pemahaman memadai tentang pengelolaan investasi.

Sesuatu yang menjadi pertanyaan besar menyangkut kebijakan penempatan pejabat BUMN selama ini, menguarkan lagi dugaan praktik nepotisme dan kolusi dalam pemilihan jajaran manajemen.

Korupsi, bermain mata dengan penjahat kerah putih dalam memainkan dana investasi, hingga penghilangan aset, di antaranya menjadi modus-modus yang menghancurkan tata kelola Dapen BUMN. Kasus Jiwasraya dan Asabri sudah cukup menjadi contoh yang membuat geram para pembayar pajak.

"Track record-nya sudah ada. Ada aset yang hilang, investasi yang dimainkan atau dana yang dikorupsi. Sekarang saya bekerjasama dengan BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan] untuk menyusun blacklist, siapa saja direksi yang korup, akan masuk daftar ini. Dan yang bisa mencabut dari blacklist hanya Presiden Republik Indonesia. Kita baru selesai dengan ASABRI dan Jiwasraya," tegas Erick Thohir, Menteri BUMN, ketika mengumpulkan 41 Direksi Dapen BUMN, Januari lalu. 

Salah satu Dapen BUMN yang tengah bermasalah adalah Dapen Pelindo yang ditengarai merugikan negara hingga Rp 150 miliar dan kini kasusnya tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. 

Korupsi dan Hantu Utang

Korupsi, penyalahgunaan wewenang, kesalahan mengelola beban utang, ketidakmampuan menjaga kekuatan modal, inkompetensi menjalankan tugas pokok sebagai perusahaan pelat merah, menjadi pemicu kebobrokan BUMN yang sering terdengar. Merpati Airlines, Garuda Indonesia, Istaka Karya, Jiwasraya, Asabri, Bumiputera, dan berderet nama-nama perusahaan pelat merah yang memberi alarm nyaring tentang akuntabilitas pengelolaan di perusahaan negara.

Utang, misalnya, sering menjadi pemicu utama kebangkrutan sebuah korporasi bila tidak dikelola secara baik terutama dari sisi perimbangan dengan kekuatan modal dan pendapatan. Nafsu membangun infrastruktur tanpa diimbangi akuntabilitas dan kompetensi yang konsisten bisa menjadi bumerang bahkan bom waktu di masa depan. Selayaknya menjadi alarm sebelum pecah masalah yang lebih besar dan sistemik.

Eko Listiyanto, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), berpandangan, membangun infrastruktur bukannya tidak penting. Justru itu dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akan tetapi, pembangunan infrastruktur perlu dipastikan telah menghitung secara cermat fisibilitas dan risiko-risikonya sehingga tidak menjadi bom waktu di masa mendatang.

Pengerjaan proyek IKN, misalnya, yang juga ditugaskan pada BUMN karya juga bisa jadi masalah. “Itu bagian dari penugasan yang akan menambah beban [utang] karena aktivitas ekonomi IKN mungkin baru ada dalam jangka panjang, 5 hingga 10 tahun mendatang,” kata Eko.

Begitu juga proyek kereta cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang membengkak biayanya sebesar US$ 1,9 miliar menjadi US$ 8 miliar. Dewan Perwakilan Rakyat meminta ada pihak yang bertanggung jawab masalah pembengkakan biaya alias cost overrun sebesar US$ 1,2 miliar dengan bunga pinjaman sampai 3,4%. 

“Harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kerugian ini. Sebab akibat dari kelalaian dan ketidaktelitian ini maka konsorsium BUMN yang menjadi pemilik proyek kereta cepat ini harus menanggung utang dengan bunga yang tinggi,” ujar Suryadi Jaya, Anggota Komisi V DPR-RI, Kamis (12/4/2023).

- dengan bantuan laporan dari Tara Marchelin, Krizia P. Kinanti, Sultan Ibnu Affan

(rui)