Secara khusus, DPR RI menggunakan Hak Angket atas Penyelenggaraan Haji 2024, yang banyak menimbulkan berbagai masalah pelaksanaan haji 2024. 

“Pemerintah harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menindaklanjuti berbagai keputusan rapat kerja Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya. Komitmen Pemerintah tersebut menunjukkan bahwa terdapat saling menghormati kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif,” tegasnya.

(wdh)