Meski Roy belum bisa memerinci lebih jauh berapa jumlah utang rafaksi migor yang telah dilunasi oleh pemerintah, hingga saat ini beberapa produsen migor telah memulai pembayarannya kepada peritel kendati jumlahnya belum mencapai 50% dari total yang seharusnya dibayarkan.
Di samping itu, kendala lainnya yang dihadapi produsen migor adalah kebingungan mereka atas mekanisme pembayaran yang seharusnya dilakukan.
"Ini masalah yang sifatnya intangible [tidak berwujud], lebih kepada komunikasi dan koordinasi. Kita berharap ini menjadi pembelajaran agar ke depannya lebih transparan dan terbuka," kata Roy.
Sebagai catatan, ritel modern hanya mendapatkan alokasi pelunasan utang rafaksi migor sekitar Rp189 miliar dari total Rp344 miliar yang diajukan oleh mereka. Adapun, utang rafaksi pemerintah kepada pengusaha, menurut catatan Aprindo, semestinya mencapai Rp474 miliar.
Untuk diketahui, permasalahan utang rafaksi migor ini bermula dari Aprindo yang menerima mandat melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.3/2022 pada 19 Januari 2022.
Permendag tersebut menugaskan Aprindo untuk menjual minyak goreng dengan satu harga yakni dengan satuan sebesar Rp14.000/liter di seluruh wilayah Indonesia.
Aprindo lantas menjalankan mandat tersebut dengan menjual minyak goreng pada harga yang telah ditetapkan pemerintah di seluruh gerai toko kelontong, pasar swalayan, hingga grosir di berbagai tingkatan.
Selisih harga beli minyak goreng akan dikurangi harga jual minyak goreng 1 harga, dan dijanjikan untuk diganti pemerintah melalui alokasi dana pada BPDPKS.
(prc/wdh)
