Bloomberg Technoz, Jakarta – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengonfirmasi proses pembayaran utang selisih harga atau rafaksi minyak goreng (migor) oleh pemerintah telah mulai dilakukan, meski masih secara bertahap melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapas Sawit (BPDPKS) kepada produsen migor.

Namun, isu yang menjadi sorotan peritel adalah ketidakjelasan terkait dengan data yang digunakan dalam proses pembayaran, di mana terdapat perbedaan data yang dimiliki Aprindo, melalui  anggota ritelnya, dengan data yang dimiliki pihak produsen dan pemerintah.

Untuk itu, Ketua Aprindo Roy Nicholas Mandey menyebut peritel tengah berupaya meminta transparansi data dari Kementerian Perdagangan dan Sucofindo agar proses pembayaran bisa lebih jelas dan adil.

"Padahal data kita itu data dari anggota asli.  Kita apa adanya, enggak nambah enggak kurang [nilainya]. Jadi kita lagi meminta datanya sekarang, belum [ada] transparansi data, [padahal] sudah ada pembicaraan, tetapi kita butuh tertulisnya supaya kita bisa berikan [kejelasan] kepada anggota," jelas Roy ketika ditemui, Rabu (14/8/2024). 

Kebingungan Mekanisme