“Khawatir IKN ini akan berakhir menjadi debt trap,” kata Bhima.
Ia menilai, saat ini masyarakat dan pelaku usaha justru sedang membutuhkan dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah.
Menurut dia, fenomena menurunnya kelas menengah sudah tidak terhindarkan, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% juga akan berlaku pada tahun depan.
Ditambah, industri manufaktur secara konsisten dan alami mengalami deindustrialisasi yang dapat mengakibatkan serapan tenaga kerja di sektor formal menurun.
“Banyak industri padat karya data pertumbuhannya buruk, di triwulan II 2024 sebagian negative growth. PMI industri nya di bawah level ekspansi 50,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambah alokasi anggaran untuk pembangunan IKN dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2024 sebesar Rp2,5 triliun menjadi Rp42,5 triliun, dari semula Rp40 triliun.
Secara akumulasi, total anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk pembangunan IKN mencapai Rp75 triliun dari semula Rp72,5 triliun. Angka ini terdiri dari, realisasi anggaran 2022 Rp5,5 triliun, realisasi 2023 Rp27 triliun, dan pagu APBN 2024 yang tiba-tiba bertambah menjadi Rp42,5 triliun.
(azr/lav)
