11 Solusi

Dalam paparannya, Luhut mengatakan setidaknya terdapat 11 solusi kebijakan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, di mana dua dari solusi tersebut berhubungan dengan Kementerian Keuangan.

Solusi tersebut di antaranya adalah perbaikan rezim perpajakan migas agar proporsional dan mengecualikan tahap eksplorasi dan optimalisasi pajak tidak langsung atas kegiatan hulu migas melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) 27/2017 dan PP 53/2017.

Secara keseluruhan, 11 solusi tersebut adalah: 

Eksplorasi: 

1. Mempercepat persetujuan lingkungan – seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal)– menjadi sekitar satu bulan untuk fase eksplorasi.
2. Menyelaraskan perubahan izin lahan pertanian untuk kegiatan minyak dan gas antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Pemberlakuan kegiatan antiperambahan ilegal di lapangan migas antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dianggap sebagai properti negara.
4. Menyelesaikan negosiasi paket kompensasi hutan antara pemerintah dan pembudidaya sumber daya hutan.
5. Mempercepat izin kawasan migas lepas pantai melalui proses administrasi paralel dan digital.
6. Mengoptimalkan biaya pemanfaatan wilayah laut melalui penerapan tarif yang tidak berlaku surut.
7. Mengadvokasi dukungan aparat keamanan untuk area migas strategis dengan risiko keamanan yang signifikan

Pengembangan:

1. Pengembangan jaringan infrastruktur distribusi minyak dan gas untuk mengurangi ketidaksesuaian antara pasokan dan permintaan.
2. Menyelaraskan dukungan dan komitmen pemerintah daerah terhadap kegiatan minyak dan gas bumi.

Produksi:

1. Memperbaiki rezim perpajakan migas agar proporsional dan mengecualikan fase eksploitasi.
2. Mengoptimalkan pajak tidak langsung pada kegiatan hulu migas melalui revisi PP No. 27/2017 dan PP No.  53/2017.

Kemarin, Sri Mulyani memaparkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor migas terus mengalami penurunan. Hingga Juli 2024, PNBP dari sektor migas turun 6,4% secara tahunan menjadi Rp64,5 triliun. 

"Karena kita semua tahu tadi dari migas, lifting kita turun walaupun tadi harganya agak sedikit naik dan penyusutan dari kapasitas produksi masing-masing. Ini PR yang besar sekali untuk [Kementerian] ESDM dan SKK Migas," kata Sri Mulyani dalam paparan APBN Kita, Selasa (13/8/2024). 

Terkait dengan PNBP secara keseluruhan, Sri Mulyani menjelaskan, penerimaan dari PNBP mengalami penurunan 5% secara tahunan menjadi Rp338 triliun, dibandingkan dengan penerimaan pada 2023 yang mencapai Rp355,7 triliun. Penerimaan PNBP hingga Juli 2024 tersebut mencapai 68,7% dari target pemerintah tahun ini. 

(dov/wdh)