Berdasarkan laman resmi IQAir hari ini, Rabu (14/8/2024), kualitas udara di DKI Jakarta hari ini masuk kategori tidak sehat dengan AQI 164. Sementara, Kalimantan Timur, sebagai provinsi dari IKN, memiliki kualitas kategori baik dengan AQI 45.
Kriteria Pemadaman
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan terdapat beberapa kriteria yang bakal dipilih pemerintah untuk melakukan suntik mati terhadap unit-unit PLTU Suralaya, yakni unit yang paling lama beroperasi, unit yang paling tidak efisien dan unit yang mengeluarkan emisi paling banyak.
Di sisi lain, Arifin mengatakan pemerintah juga harus merencanakan energi baru yang bakal mengganti PLTU tersebut.
“Jawa ini kalau kita lihat potensi energi barunya ya mungkin tidak cukup untuk bisa di-support. Makanya harus ada sambungan dari Sumatra nanti ke depan. Namun, kita harus melakukannya bertahap. Jadi kalau tidak ada infrastruktur transmisi ya tidak akan bisa masuk energi-energi baru ini,” ujarnya.
Tidak Ada Uang
Sebelumnya, padahal, Luhut mengatakan pensiun dini PLTU batu bara tidak semudah membalikkan telapak tangan.
“Ya sekarang sedang dikaji dengan baik. Early retirement [PLTU Suralaya] itu akan kita lakukan, tetapi siapa yang bayar? Itu lagi dihitung [biayanya] untuk [kompensasi ke] PLN. Namun, kalau early retirement yang harus bayar dahulu, duit-nya mana?” ujarnya ditemui di sela acara Bloomberg CEO Forum, Rabu (6/9/2023).
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut pemerintah berencana memadamkan PLTU Suralaya. Akan tetapi, dia sangsi hal tersebut akan efektif memperbaiki masalah polusi di Jakarta.
Erick mengatakan, meski pemerintah sudah berupaya mengurangi polusi dengan menyuntik mati sebagian PLTU Suralaya, langkah tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas udara yang masih buruk hingga kini.
"Oke, [mungkin] PLTU sekarang disalahkan. Kita matikan Suralaya 1,2,3, dan 4. Namun, di data terakhir, [penutupan PLTU itu] tidak mengurangi polusi ternyata," ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Kamis (31/8/2023).
(dov/wdh)
