Indeks produksi (output) terperosok ke 48,8 pada Juli dari 51,4 pada Juni. Sementara itu, pemesanan baru juga jatuh ke level terendah sejak Agustus 2021.
Dua Masalah
Redma lantas mengidentifikasi dua masalah utama dalam industri manufaktur yaitu; daya saing dan keberpihakan pemerintah. Dengan adanya jaminan pasar domestik dan insentif dari pemerintah, industri manufaktur dapat berkembang, yang mana pada gilirannya akan meningkatkan daya saing dan ekspor.
Untuk itu, Redma menekankan perlunya keberpihakan kuat khususnya terhadap produksi dalam negeri, khususnya pada sektor-sektor andalan serapan tenaga kerja seperti industri tekstil dan produk tekstil (TPT).
"Kita harap pemerintah ini lebih pro terhadap produksi dalam negeri, terhadap produsen-produsen dalam negeri. Jadi kalau selama ini kami melihatnya [pemerintah] lebih pro kebijakan-kebijakan impor," tuding Redma.
"Jadi kita minta bangga buatan Indonesia atau mencintai produk dalam negeri itu bukan hanya slogan-slogan campaign saja, tetapi terimplementasi dalam kebijakan, dan dalam program-program kerja seluruh Kementerian Lembaga," terangnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Redma meminta diperlukannya komitmen senada dari seluruh jajaran pemerintah, mulai dari presiden hingga staf birokrasi, untuk menggunakan produk-produk dalam negeri. Menurutnya, hal ini harus tecermin dalam kebijakan dan program kerja masing-masing kementerian dan lembaga.
Untuk diketahui, utilitas pabrik di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sendiri diklaim terus mengalami penurunan, terlebih sejak 2023.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, hal ini terlihat dari turunnya angka utilitas industri TPT mulai dari hulu ke hilir, sehingga menjadi salah satu alasan terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masal industri TPT.
"Kondisi utilitasnya [rata-rata] sudah di bawah 45%, industri benang kira-kira di kisaran 45%, industri pemintalan 40%, rajut atau knitting sudah 52%, industri finishing 55%, dan industri pakaian jadi di kisaran 58%. Ini yang mengakibatkan banyak PHK pada pabrik tutup di berbagai daerah baik di Jawa Barat maupun di Jawa Tengah," jelas Jemmy dalam paparannya dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Selain itu, relokasi industri TPT yang dilakukan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah nyatanya juga tidak banyak menyerap tenaga kerja bagi sektor tersebut.
"Jadi berita bahwa pabrik-pabrik di Jawa Barat itu relokasi ke Jawa Tengah itu bisa ditanyakan oleh teman-teman di Jawa Tengah betul atau tidak, tetapi kami bicara apa adanya, bahwa apa yang diberitakan banyak relokasi ke dari [daerah dengan] UMK [upah minimum kabupaten/kota] yang tinggi ke UMK yang lebih rendah seperti Solo dan Sukoharjo," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan bergerak untuk mengatasi isu kelesuan manufaktur.
"Menteri terkait akan melakukan langkah-langkah dan keluarnya dalam bentuk PMK [peraturan menteri keuangan]. Entah itu untuk bea masuk, tarif, atau cara lain," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di kantornya, Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Instrumen bea masuk, lanjut Sri Mulyani, akan berguna untuk melindungi barang dalam negeri dari serangan produk impor. "Menperin dan Mendag sedang dalam proses, apakah perlu bea masuk antidumping untuk proteksi industri dalam negeri," tambahnya.
Menurut Sri Mulyani, ada 4 industri yang perlu mendapat perhatian karena pertumbuhannya sangat tipis atau bahkan negatif, yaitu; mesin dan perlengkapan, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, serta barang dari karet.
"Industri-industri ini yang banyak menyita perhatian karena tertekan oleh banyak hal. Demand-nya masih memadai, tetapi kompetisi dari impor," tuturnya.
(prc/wdh)
