Meski pun benar soal tersangka baru, kata dia, keputusan atau pengembangan penyidik kasus korupsi diklaim murni penegakan hukum. Kejaksaan membantah cawe-cawe dalam dinamika politik nasional, termasuk tuduhan menjadi pemicu mundurnya Airlangga dari kursi ketua umum Partai Golkar jelang pendaftaran calon peserta Pilkada Serentak 2024.
“Penanganan perkara yang kami lakukan itu tidak didasarkan pada politisasi hukum, tidak didasarkan pada politisasi hukum. Tetapi didasarkan pada bukti dan fakta hukum.” kata Harli.
“Kedua, bahwa penanganan perkara juga yang kami lakukan tidak didasarkan pada tekanan atau pengaruh politik. Tidak didasarkan pada tekanan atau pengaruh politik, tetapi murni dilakukan sebagai penegakan hukum.”
Harli hanya membenarkan penyidik pernah memeriksa Airlangga dalam kasus tersebut sebagai saksi. Itu pun, kata dia, karena Airlangga dianggap mampu memberikan sejumlah informasi yang membantu penyidik mengungkap peran sejumlah tersangka saat itu.
Airlangga memang sudah pernah dipanggil sebagai saksi pada kasus tersebut pada 24 Juli 2023 lalu. Dilansir dari berbagai sumber, pemeriksaan tersebut berjalan selama 12 jam di Kantor Kejaksaan Agung. Berdasarkan keputusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA), kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi tersebut mencapai senilai Rp6,47 triliun.
(fik/frg)
