Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak adanya pihak yang bertanggung jawab atas pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar US$1,2 miliar dengan bunga pinjaman hingga 3,4% atas proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Bunga pinjaman ini sebelumnya gagal dinegosiasikan turun oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang sempat bertemu dengan pihak China pekan lalu.

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan harus ada pihak yang bertanggungjawab terhadap pembengkakan nilai anggaran proyek, terlebih jika ditemukan adanya unsur penyalahgunaan wewenang sehingga menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan korporasi.

“Harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kerugian ini. Sebab akibat dari kelalaian dan ketidaktelitian ini maka konsorsium BUMN yang menjadi pemilik proyek kereta cepat ini harus menanggung utang dengan bunga yang tinggi,” katanya Kamis (12/4/2023).

Anggota dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku khawatir dengan pembengkakan tersebut maka harus harus ada lagi suntikan dana penyertaan modal negara atau PMN yang diambil dari APBN untuk konsorsium BUMN.