Dalam kaitan itu, Dadan tidak secara gamblang memberikan pernyataan apakah BBM rendah sulfur tersebut bakal disubsidi, tetapi memastikan tidak akan mengurangi kemampuan daya beli masyarakat.
“Jadi masyarakat tidak usah khawatir dari sisi itu. Ya kita pastikan lah masyarakat itu mendapatkan harga yang sesuai gitu,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menuturkan bahwa aturan baru BBM bersubsidi diharapkan dapat selesai pada 1 September 2024.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan bahwa aturan tersebut awalnya dijadwalkan dapat diimplementasikan pada 17 Agustus 2024, tetapi terpaksa diundur lantaran masih dalam proses finalisasi.
Meski menyebut bahwa hal tersebut di luar kewenangannya, tetapi Rachmat mengungkapkan bahwa Kementeriannya masih terus mempersiapkan hal tersebut. Sehingga, apabila BBM ini tidak selesai pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka akan diteruskan oleh pemerintahan baru.
Adapun Rachmat menekankan bahwa aturan baru ini bukan membatasi pembelian BBM bersubsidi, melainkan upya dari pemerintah untuk memastikan bahwa BBM bersubsidi diterima tepat sasaran.
(dov/frg)
