Di sisi lain, Tubagus menggarisbawahi terdapat kutukan kekayaan yang bakal menimpa negara-negara yang hanya mengandalkan komoditas sumber daya alam (SDA) mentah tanpa melakukan pengolahan.
Tubagus mengatakan, pada banyak kasus, negara-negara yang mengandalkan komoditas SDA mentah sebagai basis pendapatan justru bakal jatuh miskin.
“Pada banyak kasus negara-negara itu malah jatuh miskin malah kemudian apa yang harus kita perbuat kita harus bergerak, harus meningkatkan kapasitas kita untuk mengolah dan meningkatkan nilai tambah serta melakukan industrialisasi dalam negeri. Jadi poinnya adalah apa yang kita lakukan, kita hindarkan kutukan kekayaan,” ujarnya.
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) melaporkan bahwa kemiskinan juga terjadi di wilayah sekitar kawasan industri nikel PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), yakni di Maluku Utara.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Maluku Utara sebesar 6,46% pada Maret 2023, naik 0,09% poin terhadap September 2022 dan naik 0,23% poin terhadap Maret 2022.
Daerah operasi pertambangan dan hilirisasi nikel, menurut Jatam, juga memiliki angka kedalaman kemiskinan yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya.
“Itu terjadi karena basis produksi warga, ruang produksi warga soal lahan, pangan, air, itu sudah diambilalih, sudah dialihfungsikan. Produktivitas yang menurun terjadi karena adanya pencemaran. Akhirnya ini berdampak pada daya beli warga,” ujar Koordinator Jatam Melky Nahar dalam konferensi pers, dikutip Kamis (25/7/2024).
Mengutip laporan Jatam bertajuk IWIP sebagai Etalase Kejahatan Strategis Nasional Negara-Korporasi, Halmahera Tengah memiliki indeks kedalaman kemiskinan di Halmahera Tengah berada sebesar 1,8 poin pada 2023 atau meningkat dari 1,36 poin pada 2022 berdasarkan data BPS.
Dilansir melalui situs resmi IWIP, nilai investasi yang telah direalisasikan adalah sebesar US$11 miliar, menyerap tenaga kerja lebih dari 36.000 dan penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) sebesar Rp32 miliar pada 2019–2021.
Namun, dua provinsi di mana kegiatan hilirisasi nikel, di mana banyak smelter milik investor asing maupun lokal yang dibangun untuk menambang nikel, yaitu Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, mencetak pertumbuhan ekonomi tinggi pada 2023, menurut data BPS.
Sulawesi Tengah, provinsi seluas 61.841 kilometer persegi dan dihuni oleh sekitar 3,14 juta jiwa orang, mencetak pertumbuhan ekonomi hingga 11,91% tahun lalu, menjadi yang tertinggi untuk wilayah Pulau Sulawesi.
Sementara di wilayah Kepulauan Maluku dan Papua, muncul provinsi Maluku Utara yang mencetak pertumbuhan ekonomi tinggi hingga 20,49% pada 2023.
Di provinsi yang baru lahir pada 1999 itu dan dihuni oleh sekitar 1,31 juta jiwa itu, juga berdiri banyak usaha tambang nikel.
Di antaranya adalah tambang milik PT Weda Bay Nickel, perusahaan yang dimiliki oleh Thingshan Group dengan 51,2% saham, Eramet -perusahaan asal Prancis dengan 37,8% saham, dan sisa saham dimiliki BUMN PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). Ada juga tambang nikel di Kawasi, provinsi yang sama, dikelola oleh PT Trimegah Bangun Persada, sebuah afiliasi Harita Group.
“Industri yang memang cukup besar di kedua provinsi tersebut adalah berasal dari industri olahan barang tambang terutama feronikel. Jadi, jika ditarik kesimpulan, industrialisasi atau program hilirisasi nikel memang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di sana,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyastuti di Jakarta, awal Februari.
(dov/lav)
