Andry juga menekankan pentingnya transparansi dalam kinerja Satgas, terutama dalam mengungkap modus operasi, pelaku, dan mekanisme masuknya produk ilegal ke Indonesia. Publik, menurutnya perlu diberikan informasi yang jelas agar mereka dapat lebih memahami dan menghindari produk ilegal yang beredar di pasaran.
"Publik berharap [ingin tahu] modusnya seperti apa? kenapa bisa masuk ke Indonesia? siapa yang memasukkan? siapa pelakunya? nah ini yang harus jelas dan ini mengedukasi kepada publik," jelas Andry.
Dalam upaya melindungi industri dalam negeri, Andry lantas menyarankan atau rekomendasi pemerintah dengan mendorong revisi terhadap kebijakan impor, termasuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif bagi produsen domestik.
Ia juga menyoroti pentingnya memberikan insentif yang adil dan merata, tanpa ada diskriminasi antar perusahaan di sektor yang sama.
Namun, di saat yang sama, ia mengkritik pemerintah terkait dukungan teknologi dan investasi dalam industri tekstil, yang dianggap masih setengah hati. Menurutnya, industri tekstil membutuhkan dukungan penuh, termasuk kemudahan akses kredit modal kerja dari perbankan, yang saat ini masih sulit didapatkan karena dianggap berisiko tinggi.
"Jadi kalau sulit mendapatkan pendanaan tersebut bagaimana mereka [industri] bisa bertahan? Bagaimana bisa mereka bisa ekspansi? Jadi terkait dengan permodalan ini juga cukup penting," pungkasnya.
(prc/ain)
