Dengan demikian, Putu berharap proses restrukturisasi utang yang dihadapi Jiangsu Delong di China dapat diselesaikan dengan baik tanpa berdampak pada operasional PT VDNI dan PT GNI di Indonesia yang mempekerjakan sekitar 20.322 tenaga kerja oleh kedua perusahaan tersebut.
Menurut Putu, Kemenperin memantau dengan cermat perkembangan laporan mengenai Jiangsu Delong, yakni pemilik PT VDNI dan PT GNI, yang sedang menjalani proses restrukturisasi utang di China.
“Situasi ini terjadi di tengah upaya intensif pemerintah untuk mendorong hilirisasi nikel, yang merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan nilai tambah komoditas mineral melalui hilirisasi industri untuk memperkuat ekonomi nasional,” ujar dia.
Menurut dia, investasi hilirisasi nikel, khususnya dari China, telah mendorong pembangunan fasilitas pengolahan nikel yang penting untuk memenuhi permintaan global.
Di sisi lain, dampak kepada ekonomi nasional masih bisa ditingkatkan melalui upaya transfer teknologi dan peningkatan kapasitas industri dalam negeri termasuk mendorong pengembangan industri hilir yang lebih maju, seperti pembuatan komponen baterai dan produk bernilai tambah lainnya.
“Dengan demikian, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga produsen produk akhir, yang akan memperkuat posisi dalam rantai pasok global dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara,” ujar dia.
Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan (Perhapi) Rizal Kasli menilai permintaan restrukturisasi utang Jiangsu Delong Nickel Industry Co ke pengadilan China oleh salah satu krediturnya bisa berdampak pada unit bisnisnya di Indonesia.
Hal ini bisa terjadi bila arus kas Jiangsu Delong Nickel Industry Co menjadi negatif akibat tidak adanya dukungan dari pemasok, jasa, dan kreditur lainnya; sehingga memengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan pembayaran kepada pemasok dan jasa.
Lalu, bila pada akhirnya Jiangsu Delong Nickel Industry Co kolaps, kemungkinan besar bakal dilakukan merger atau akuisisi terhadap aset mereka di Indonesia untuk mendapatkan dana tambahan dan menutupi pembayaran kepada kreditur.
(dov/frg)
