Pembubaran ini berisiko mendorong Thailand ke dalam periode ketidakstabilan politik baru, dengan mahkamah yang sama juga akan memutuskan minggu depan tentang petisi untuk menggulingkan Perdana Menteri Srettha Thavisin karena dugaan pelanggaran etika. Ancaman gejolak politik baru terjadi di tengah eksodus investor dari saham negara tersebut, dan berpotensi menggagalkan upaya Srettha untuk menghidupkan kembali ekonomi yang mencatat rata-rata pertumbuhan di bawah 2% dalam dekade terakhir, jauh di bawah negara-negara tetangganya.
Partai Move Forward mengganggu politik Thailand dengan memenangkan kursi parlemen terbanyak dalam pemilu tahun lalu. Pendukungnya sebagian besar adalah pemilih muda dan perkotaan yang telah frustrasi dengan pemerintahan yang didukung militer selama hampir satu dekade.
Pengaruh Konservatif
Pita, lulusan Harvard, yang upayanya membentuk pemerintahan digagalkan oleh politisi konservatif dan Senat yang ditunjuk militer, telah membantah tuduhan tersebut dan menuding badan pemilihan tidak mengikuti prosedur yang benar dalam kasus tersebut.
Partai tersebut adalah yang paling populer di negara ini, dengan Pita menjadi pilihan utama sebagai calon perdana menteri, menurut survei Juni oleh Institut Pengembangan Nasional.
Partai pendatang baru itu menentang kekuatan konservatif pro-royalis Thailand yang telah memegang kendali politik nasional sejak berakhirnya monarki absolut pada 1932 dengan seruan untuk reformasi. Putusan hari Rabu (07/08/2024) sejalan dengan putusan mahkamah konstitusi pada Januari, ketika para hakim memerintahkan partai untuk menghentikan semua kegiatannya guna mengubah undang-undang penghinaan kerajaan.
Pembubaran ini merupakan lingkaran penuh bagi Partai Move Forward, yang menggantikan pendahulunya Partai Future Forward ketika dibubarkan oleh mahkamah yang sama karena melanggar aturan pemilihan untuk pendanaan pada tahun 2020. Para pemimpin utamanya juga dilarang berpolitik selama satu dekade. Putusan itu kemudian memicu gerakan protes yang dipimpin oleh para pemuda yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menyerukan pengunduran diri perdana menteri yang didukung militer saat itu dan reformasi monarki.
Pita, yang memimpin partai dalam pemilihan tahun lalu, mengatakan bahwa partai tersebut memiliki kelompok baru untuk mengambil alih jika terjadi pembubaran, meskipun dia belum mengungkapkan detail apa pun secara resmi. Para anggota parlemen bersiap untuk pindah ke kendaraan yang ada bernama Partai Thinkakhao Chaovilai, lapor Bangkok Post minggu lalu.
Mahkamah konstitusi Thailand telah membubarkan puluhan partai politik dan melarang ratusan politisi dalam dua dekade terakhir karena pelanggaran aturan pemilihan yang kecil dan besar, menurut media lokal.
(bbn)
