Bahkan ia menyarankan agar program ini dimulai dengan kendaraan dinas ASN yang dikonversi ke motor listrik guna menjadi contoh langkah signifikan dalam mendorong transisi menuju transportasi yang lebih berkelanjutan di Indonesia.
"Karena ini program pemerintah, mengapa tidak dimulai dengan Kementerian ESDM langsung berkoordinasi dengan 38 Pemprov sehingga kendaraan dinas ASN mulai dikonversi ke e-motor. Karena, seharusnya pemerintah yang menjadi role model dalam migrasi ke ekosistem EV," tegasnya.
Meski langkah konversi kendaraan ini dinilai langkah yang baik, tetapi Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Muhammad Andri Perdana menggarisbawahi bahwa untuk mencapai target yang lebih signifikan dalam mengurangi emisi dan penggunaan BBM, program konversi ini harus diperluas dan didukung dengan kebijakan yang lebih kuat.
Selain itu, ia berpendapat bahwa konversi ini juga tak luput dari tantangan utama yakni bagaimana program ini bisa dipublikasikan secara luas dan diterima oleh masyarakat.
"Jadi kalau bisa dikonversi itu jauh lebih bagus tapi permasalahannya sekarang ya bagaimana itu bisa dipublikasikan kan. Karena [hal ini] juga bertentangan dengan kepentingan industri sekarang, yang mana mereka memiliki target pembelian mobil terbaru itu setiap tahun tetap meningkat," jelasnya ketika ditemui awak media di Jakarta, Senin (5/8/2024).
"Walaupun kita mencanangkan pembelian EV selalu meningkat, tetapi di sisi lain dari industri otomatif yang knalpot, mobil biasa mobil BBM itu tiap tahun juga meningkat gitu kan. Jadi ada ketidaksinambungan."
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengadakan program konversi sepeda motor BBM menjadi sepeda motor listrik secara gratis untuk 500 unit.
Program ini dilakukan secara bertahap mulai 1 Agustus 2024 dan dapat diikuti oleh masyarakat umum yang bertempat tinggal di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
"Program konversi gratis akan dilaksanakan secara bertahap, di mana konversi gratis tahap 1 akan dimulai pada tanggal 1 Agustus 2024 hingga kuota terpenuhi yaitu sebanyak 500 unit sepeda motor," kata Kepala Biro Kementerian Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi dalam siaran pers, dikutip Jumat (2/8/2024).
Kementerian ESDM, lanjut Agus, akan menanggung biaya konversi sepeda motor sebesar Rp16 juta/unit. Biaya ini tidak termasuk biaya cek fisik, biaya perubahan surat kendaraan, dan biaya rekondisi kendaraan di luar pekerjaan konversi.
Kegiatan konversi gratis ini, dilaksanakan atas kerja sama dan dukungan badan usaha sektor pertambangan di bawah bimbingan teknis Kementerian ESDM dalam bentuk pemberian dana corporate social responsibility (CSR).
Bagi masyarakat yang berminat dapat melakukan pendaftaran melalui platform digital Program Konversi Sepeda Motor Listrik pada tautan ebtke.esdm.go.id/konversi atau daftar langsung melalui Bengkel Konversi Mitra Kementerian ESDM.
Syarat umum keikutsertaan konversi gratis sebagai berikut:
1. Masyarakat umum yang memiliki sepeda motor dan berdomisili sesuai KTP di wilayah Jabodetabek (diutamakan bagi pemilik kendaraan yang aktif berkendara keluar masuk provinsi DKI Jakarta);
2. Nama yang tertera pada KTP harus sama dengan nama yang tertera pada surat registrasi kendaraan (STNK dan BPKB);
3. Surat kepemilikan lengkap dan telah melunasi pajak kendaraan; dan
4. Melampirkan dokumen/formulir hasil cek fisik awal dari Samsat Kepolisian terdekat.
Masyarakat dapat mendaftarkan dan melakukan konversi sepeda motor di bengkel konversi mitra Kementerian ESDM berikut:
1. PT Tri Mentari Niaga (BRT Elektirc)
2. PT Mitrametal Perkasa (MMP)
3. PT Saikono Otoparts Indonesia (Bengkel SOI)
4. PT Roda Elektrik Asia (Elders)
5. PT Nagara Sains Konversi (Nagara)
6. PT Bintang Mas Lestari (ATR)
7. PT Cogindo Dayabersama (Cogindo)
8. PT Electric Vehicle Trimotorindo (Trimotorindo)
9. PT Teco Multiguna Elektro (Teco)
10. PT Gotric Asia Sentosa (Gotric)
11. PT Semesta Motor Indonesia (Motoriz)
12. PT Tomara Jaya Perkasa (Tomora).
(prc/ain)
