Anggota Komisi III DPR itu mengaku belum mengetahui soal ajakan bergabung dalam koalisi besar KIM plus, yang jelas PKB berkomunikasi dengan semua partai. 

“PKB juga terbuka untuk komunikasi dengan PDIP, terbuka komunikasi dengan PKS, dengan partai-partai lain jadi kita tidak menutup pintu,” ujarnya. 

Isu pembentukan KIM Plus muncul usai Partai Gerindra dan Partai Golkar sepakat mengusung mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sebagai cagub pada Pilkada DKI Jakarta. Keputusan ini diumumkan usai Partai Golkar dalam tiga bulan terakhir ragu mengajukan Ridwan karena kalah popularitas dengan Anies Baswedan.

Belakangan, tiga partai yang sebelumnya ingin mengusung Anies, justru menjadi target untuk pembentukan KIM Plus. Hal ini berpotensi membatalkan pengajuan Anies dan menciptakan kondisi calon tunggal di Pilkada Jakarta.

Sebelumnya, KIM juga telah membuat hal serupa di Sumatra Utara dan Jawa Timur. KIM menggandeng sejumlah partai lain untuk mengusung wali kota Medan Bobby Nasution menjadi cagub di Pilkada Sumut. KIM juga memimpin koalisi gemuk untuk mengusung petahana yaitu Khofifah Indar Parawangsa dan Emil Dardak di Pilkada Jawa Timur.

Hal ini berpotensi akan terjadi juga pada Pilkada Jawa Tengah yang berencana mengusung mantan Kapolda Jawa Tengah, Komisaris Jenderal Ahmad Lutfhi; Pilkada Jawa Barat yang mengusung mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi; dan Pilkada Kalimantan Timur yang mengusung anggota DPR Rudy Mas'ud.

(mfd/ain)