"Perlu dijelaskan apa maksud dan tujuan dilakukannya edukasi perilaku seksual yang sehat, aman dan bertanggungjawab. Apakah ini mengarah pada pembolehan seks sebelum nikah asal bertanggungjawab?" tanya Netty.
Dia pun mendorong pemerintah untuk segera melakukan revisi dan perbaikan pada PP 28 tahun 2024. Redaksional pada beleid tersebut dinilai cenderung kontradiktif dengan nilai agama dan budaya di Indonesia.
"Jangan sampai muncul anggapan bahwa PP tersebut mendukung seks bebas pada anak usia sekolah dan remaja asal aman dan bertanggung jawab," kata dia.
Demikian pula, anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina yang melontarkan kritik dengan mengacu pada data WHO tahun 2021 yang menunjukan tingginya risiko komplikasi hingga kematian pada kasus persalinan ibu yang masih berusia remaja.
Toh, kata dia, penggunaan alat kontrasepsi tidak menjamin akan efektif dalam upaya mencegah terjadinya kehamilan dan penularan berbagai penyakit.
"Melihat dampak kesehatan yang akan diterima remaja, Pemerintah seharusnya lebih bisa menimbang dampak dari aturan yang dikeluarkan. Apakah lebih banyak dampak positifnya daripada negatifnya?” ucap Legislator dari Dapil Jawa Timur I tersebut.
Menurut dia, anak usia remaja belum memiliki stabilitas emosional yang baik sehingga perlu adanya pendampingan dan edukasi mengenai alat kontrasepsi. Arzeti khawatir akses alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja justru menjadi penyalahgunaan.
(dec/frg)
