“Mungkin, saya bisa katakan saya masuk Kementerian Keuangan untuk belajar dari bapak ibu sekalian supaya bisa lebih baik tata kelola di bawah hal-hal seperti itu,” ucap Thomas.
Sebelum itu, Thomas memaparkan bahwa anggaran dana desa meningkat cukup signifikan pada rentang 2015-2024. Pada 2015, anggaran yang dialokasikan untuk dana desa baru berjumlah Rp20,8 triliun. Sementara pada 2024, anggaran dana desa meningkat menjadi Rp71 triliun.
Pada tahun ini, lanjutnya, dana desa dialokasikan kepada 75.259 desa di 434 kabupaten-kota di seluruh Indonesia. Dana tersebut, disalurkan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.
“Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal mengalami penurunan dari semula 21.162 desa pada tahun 2019 turun menjadi 6.748 desa pada tahun 2024. Hal ini menjadi salah satu bukti dampak positif keadanya dana desa bagi kemajuan desa,” katanya.
Pada tahun ini, Wamenkeu II mengatakan bahwa arah kebijakan penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrim, program ketahanan pangan, program pencegahan dan penurunan stunting, serta program sektor prioritas sesuai potensi masing-masing desa.
Sementara itu, mengutip data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Thomas menyebut bahwa terjadi penurunan desa tertinggal dan sangat tertinggal dari semula 21.162 desa pada tahun 2019 menjadi 6.748 desa pada tahun 2024.
“Uang kita disalurkan melalui dana desa berperan penting dalam meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta mengajukan perekonomian desa,” kata Thomas.
(azr/roy)
