Formulasi TBA
Lebih lanjut, untuk rekomendasi jangka menengah hingga jangka panjang, Robby menyebut bahwa dapat dilakukan dengan meninjau kembali formulasi TBA yang berlaku saat ini.
Hal ini karena adanya perubahan kondisi pasar yang perlu diakomodasi dengan baik, khususnya komponen biaya operasi langsung maupun tidak langsung, yang berdampak pada keselamatan penerbangan dan keberlanjutan layanan transportasi udara.
"Selain itu, upaya jangka panjang adalah bersama stakeholders bidang sumber daya energi, perlu mendorong pemerataan harga avtur di seluruh bandara Indonesia, yang salah satunya dengan cara membangun kilang secara tersebar. Dengan pemerataan ini diharapkan sektor aviasi di Indonesia menjadi lebih baik dan berdampak positif bagi semua sektor," ungkapnya.
Adapun, rekomendasi kebijakan jangka pendek untuk menekan tarif maskapai penerbangan a.l.:
- Memberi insentif fiskal terhadap biaya avtur, suku cadang pesawat udara, serta subsidi dari penyedia jasa bandar udara terhadap biaya pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U), ground handling throughput fee, subsidi/insentif terhadap biaya operasi langsung, seperti pajak biaya bahan bakar minyak dan pajak biaya suku cadang dalam rangka biaya overhaul atau pemeliharaan.
- Mengusulkan penghapusan pajak tiket untuk pesawat udara sehingga tercipta equal treatment (kesetaraan perlakuan) dengan moda transportasi lainnya yang telah dihapuskan pajaknya, berdasarkan PMK Nomor 80/PMK.03/2012.
- Menghilangkan konstanta dalam formula perhitungan avtur. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara.
- Melaksanakan usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengajukan sistem multi provider (tidak monopoli) untuk supply avtur. Terkait dengan hal ini, Kemenhub telah menulis surat kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berisi saran dan pertimbangan tentang multi provider BBM penerbangan. Hal ini ditujukan untuk mencegah praktik monopoli, serta mendorong implementasi multi provider BBM penerbangan di bandar udara, sehingga diharapkan tercipta harga avtur yang kompetitif.
Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) Irfan Setiaputra meminta parlemen untuk memanggil Kemenhub guna membahas soal penetapan TBA tiket pesawat.
Hal tersebut dikatakan Irfan sebagai upaya pemegang kebijakan untuk membantu perusahaan penerbangan pelat merah itu dengan menaikkan TBA yang disebut telah tak berubah selama 5 tahun ke belakang.
"Sudah dari 2019 bapak ibu sekalian tidak menaikkan. Jadi tolong Kementerian yang terkait bisa dipanggil untuk bisa membantu Garuda supaya dibuka lagi TBA," ujar Irfan dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Rabu (3/7/2024).
Irfan menyoroti perubahan penetapan tarif tersebut menadi urgen lantaran telah menyebabkan sumbangan pendapatan perseroan yang terus menurun sejak Februari 2023 dengan rata-rata sebesar US$165 menjadi hanya sebesar US$148 per tiket pada April 2024.
"Saya sudah beberapa bulan terakhir bicara terus soal ini," tegas dia.
Aturan tarif batas tiket maskapai penerbangan termaktub dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 106/2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.
Dalam bunyi keputusan tersebut, penentuan tarif telah disesuaikan dengan sejumlah hal; mulai dari harga avtur, biaya operasional pesawat, hingga dampak yang diberikan terhadap sektor lain.
Dalam kaitan itu, Irfan juga menggarisbawahi harga komponen yang diatur dalam peraturan menteri yang direvisi pada 5 tahun lalu untuk menghitung TBA tersebut sudah tidak lagi relevan.
Irfan mencontohkan melalui komponen nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang mana saat penetapan TBA pada 2019, rupiah masih berada dikisaran Rp13.000/US$. Sementara itu, saat ini nilai tukar rupiah hampir mencapai Rp16.500.
"Jadi, dari sisi cost itu TBA yang sekarang sudah tidak cocok lagi. Saya harap dari sisi revenue nantinya ada relaksasi dengan revisi TBA ini," ujarnya belum lama ini.
(prc/wdh)
