“Masih ada perjanjian perdagangan bebas lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk ekspor produk nikel Indonesia. Kemudian, Indonesia juga bisa memanfaatkan forum-forum lainnya untuk mendapatkan insentif seperti halnya insentif yang diberikan AS lewat IRA,” katanya ketika dihubungi oleh Bloomberg Technoz pada Rabu (12/4/2023).
Selain itu, Indonesia juga punya posisi tawar yang lebih tinggi dibandingkan dengan AS selaku pemasok bahan mentah. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia yang tentu saja dibutuhkan oleh negara-negara yang mengembangkan industri kendaraan listriknya.
“Separuh cadangan nikel dunia itu ada di Indonesia. Investasi sebesar apapun jika tidak ada pasokan raw material atau bahan mentahnya bakal percuma saja. Di sini Indonesia punya peran penting,” tuturnya.
Berdasarkan data USGS pada Januari 2020 dan Badan Geologi 2019, mengutip dari Booklet Nikel yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2020, jumlah cadangan nikel RI tercatat mencapai 72 juta ton nikel, termasuk nikel limonit atau kadar rendah. Jumlah ini mencapai 52% dari total cadangan nikel dunia sebesar 139,41 juta ton nikel.
Meidy optimistis Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bisa membawa kabar gembira usai kunjungannya ke AS untuk melobi pemerintah setempat terkait kebijakan IRA.
“Harapannya tentu saja Indonesia tidak dikucilkan nikelnya. Semoga pertemuan dengan AS ada hasil positif bagi Indonesia,” ungkapnya.
Optimasi Penghiliran
Sementara itu, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyebut lobi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia perlu dibarengi dengan optimasi penghiliran di dalam negeri. Produk yang diekspor sebisa mungkin punya nilai tambah lebih dari barang setengah jadi seperti saat ini.
“Penghiliran ini kuncinya agar nilai tambah komoditas ekspor ini lebih tinggi. Nilai tambah nikel sebesar US$33 miliar atau sekitar Rp514 triliun pada 2022 harus bisa ditingkatkan dengan investasi yang tidak berhenti pada smelter atau pengolahan barang setengah jadi,” katanya kepada Bloomberg Technoz, Rabu (12/4/2023).
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia berencana mendesak skema kerja sama perdagangan bebas terbatas dengan AS, guna menghindari nikel RI dikecualikan dari daftar penerima insentif fiskal dalam kerangka IRA.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Pemerintah Indonesia akan segera bertolak ke AS untuk menawarkan skema limited FTA agar mineral kritis RI tetap mendapat jatah insentif tersebut.
“Lusa saya akan ke Amerika, [bertemu] dengan Tesla juga. Kami akan bicarakan itu, karena kalau tidak, mereka [AS] rugi juga. Sebab, dengan green energy yang kita [Indonesia] punya untuk memproses perkursor dan katoda, mereka [AS] tidak akan dapat dari Indonesia [kalau tidak ada FTA]. Makanya, kami akan usulkan limited FTA dengan AS,” tegas Luhut di sela konferensi pers Update Kerja Sama Indonesia-Tiongkok, Senin (10/4/2023).
(rez/wdh)
