Bloomberg Technoz, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan pesan kepada badan usaha dari organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan yang mendapatkan kewenangan dalam pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) untuk tidak merusak lingkungan. 

Selain itu, Ma'ruf juga mengatakan pengelolaan WIUPK oleh badan usaha ormas keagamaan –yang merupakan eks Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) – harus memenuhi setiap peraturan yang ada. 

“Sebenarnya artinya proses biasa saja, pemerintah membuka kesempatan, ormas mau ambil, [seperti badan usaha pengurus besar Nahdlatul Ulama dan pengurus pusat Muhammadiyah]. Hal yang penting adalah menyadari dalam pengelolaan tambang jangan sampai merusak lingkungan,” ujar Ma'ruf dalam keterangannya yang disiarkan melalui YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia, dikutip Jumat (2/8/2024). 

Mengenai kritik terhadap kebijakan tersebut, Ma'ruf mengatakan, hal tersebut bisa disampaikan bila pada akhirnya badan usaha ormas keagamaan tidak bisa menjalankan tata aturan pengelolaan tambang yang benar. 

Maka dari itu, diharapkan badan usaha ormas keagamaan tersebut menjalankan pengelolaan WIUPK dengan prinsip tambang yang benar.