"Pada dasarnya kami siap melaksanakan penugasan tersebut. Kami juga telah melakukan komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di PnomPenh dan dengan beberapa pelaku usaha beras di Kamboja dan negara sekitarnya," ungkap Bayu bulan lalu.
"Kami juga telah melakukan pembicaraan awal dengan perbankan nasional terkait dengan peluang investasi tersebut," sambungnya.
Di sela acara peringatan ulang tahun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) awal Juni lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga membenarkan rencana untuk mengarahkan akuisisi perusahaan BUMN ke pasar internasional, termasuk Pertamina ke Brasil dan Bulog ke Kamboja.
Menurut Jokowi, ekspansi perusahaan pelat merah ke luar negeri adalah hal biasa. Apalagi bila langkah yang dilakukan dapat menguntungkan perusahaan sekaligus negara.
"Itu proses bisnis yang akan dilakukan oleh Bulog sehingga memberikan kepastian stok cadangan beras, negara kita dalam posisi stok yang aman. Daripada beli, ya lebih bagus investasi," terang Jokowi.
Diketahui, Bulog menerima penugasan tambahan pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke dalam negeri sebesar 600 ribu ton yang diperlukan untuk menopang kebutuhan beras program intervensi pemerintah.
Program ini mencakup bantuan pangan beras di bulan Agustus, Oktober, dan Desember yang memerlukan 662 ribu ton, serta penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga akhir tahun yang memerlukan sekitar 500 ribu ton. Sehingga, target stok beras Bulog di akhir 2024 minimal harus mencapai 1,2 juta ton.
Sementara realisasi pengadaan beras dalam negeri oleh Bulog hingga 30 Juli telah mencapai 770,6 ribu ton, dan izin impor yang diterima Bulog sebesar 3,6 juta ton.
(prc/ain)
