Kebijakan tersebut diklaimnya akan membuat harga kendaraan rodaa empat lebih terjangkau bagi masyarakat, sehingga diharapkan efektif mengerek angka penjualan mobil.
Sekadar catatan, dalam upacara pembukaan GIIAS 2021 di Surabaya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pernah menyebut kebijakan PPnBM DTP sebesar 0% pada tahun tersebut mampu meningkatkan penjualan pada industri otomotif hingga mencapai 64%.
Meski saat itu kondisi pandemi cukup menekan ekonomi, Agus menyebut sektor industri pengolahannya tumbuh hingga 36%.
"Industri alat angkutan melaju dengan pertumbuhan, tumbuhnya naik signifikan 27,8%. Begitu pula sektor otomotif yang menjadi salah satu sektor paling terpukul di awal pandemi, tetapi sekarang mengalami pertumbuhan sampai 64%," ujar Agus dalam keterangannya.
Adapun, penjualan mobil sepanjang semester I-2024 dari dealer ke konsumen atau di tingkat ritel mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023.
Menurut data Gaikindo, total penjualan mobil di tingkat ritel pada paruh pertama tahun ini hanya 431.987 unit atau turun 14% dari 502.533 unit dari tahun sebelumnya alias secara year on year (yoy).
Khusus pada Juni 2024, penjualan di tingkat ritel mencapai 70.198 unit turun 12,3% secara yoy. Lalu, penjualan pada Juni 2024 sebesar 70.198 juga turun 2,7% dari bulan sebelumnya atau secara month to month (mtm) yang sebanyak 72.176 unit.
Melihat realisasi tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan para pengusaha yang tergabung dalam Gaikindo mengungkapkan PPnBM DTP sangat efektif untuk menjaga minat pasar dalam pembelian kendaraan roda empat.
Dengan demikian, pemerintah akan mengkaji pemberian insentif ini setelah mendapat masukan dari asosiasi gabungan kendaraan bermotor tersebut.
"Mereka [Gaikindo] menyampaikan kemarin semester I-2024 itu evaluasi mereka turunnya agak signifikan untuk otomotif dari sisi demand [permintaan], karena PPnBM DTP-nya sudah habis. Kedua, dari pihak sektor keuangan banyak membatasi urusan leasing," ujar Susi di kantornya, Kamis (25/7/2024).
Asosiasi, lanjut Susi, menyampaikan kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk segera meninjau kembali pemberian PPnBm DTP dan mengatur regulasi pembiayaan kendaraan bermotor di sektor jasa keuangan.
(prc/wdh)
