Bloomberg Technoz, Jakarta - Perum Bulog dengan Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (PERPADI) melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dalam meningkatkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan mengutamakan produksi petani dalam negeri.
Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dan Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia, Sutarto Alimoeso.
MoU ini sebagai landasan untuk melaksanakan kerja sama pengadaan gabah dan beras petani serta penyaluran dan penjualan beras petani dan pangan lain.
Selain itu berkaitan dengan pemanfaatan infrastruktur pengolahan, kemitraan budi daya pertanian Mitra Tani, dan kampanye bersama mendorong petani muda.
"Kalau pesan dari Bapak Presiden Joko Widodo itu, MoU ini bukan hal yang sederhana. Setelah ini harus ada driving execution," kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi, Rabu (31/7/2024).
"Driving execution itu kaitannya dengan target tambahan serapan dalam negeri yang ditugaskan Badan Pangan Nasional ke Bulog, di 600 ribu ton. Ini bisa ter-deliver kalau kita bersama-sama, dari Aceh sampai Papua, terutama dengan teman-teman PERPADI. Jadi dengan ini diharapkan bisa menjaga stabilitas beras kita."
Seperti diketahui, Bulug menerima penugasan tambahan pengadaan CBP ke dalam negeri sebesar 600 ribu ton yang diperlukan untuk menopang kebutuhan beras program intervensi pemerintah.
Program ini mencakup bantuan pangan beras di bulan Agustus, Oktober, dan Desember yang memerlukan 662 ribu ton, serta penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga akhir tahun yang memerlukan sekitar 500 ribu ton. Target stok beras Bulog di akhir 2024 minimal harus mencapai 1,2 juta ton.
Realisasi pengadaan beras dalam negeri oleh Bulog hingga 30 Juli telah mencapai 770,6 ribu ton. Capaian penyerapan beras dalam negeri di paruh pertama tahun ini bergerak cukup positif dan signifikan dibandingkan dengan total penyerapan setahun penuh di 2023 yang sejumlah 1,06 juta ton.
"Kita harus bersiap sampai dengan akhir tahun dan juga untuk Januari dan Februari nanti. Jadi kita eksekusi bersama-sama. Kita ingin semuanya ada skema yang baik dan ada transfer stok dari 2024 ke 2025 yang cukup, sampai panen berikutnya. Kalau lagi panen yang banyak, simpan. Nanti pas paceklik, guyur. Ilmunya sederhana tapi perlu banyak dukungan," tekan Arief.
(wep)