Bloomberg Technoz, Jakarta - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) memproyeksikan BHP Group Ltd bakal melakukan investasi di bidang eksplorasi nikel, terutama di kawasan ladang hijau atau greenfield, bila memang korporasi tambang terbesar di dunia itu benar-benar jadi berinvestasi di Indonesia.
Ketua Perhapi Rizal Kasli mengatakan biaya investasi eksplorasi di wilayah greenfield sangat bervariasi, tetapi diproyeksikan mencapai minimal US$100 juta hingga US$200 juta (atau Rp1,62 triliun hingga Rp3,25 triliun dengan asumsi kurs saat ini).
“Kemungkinan kalau BHP masuk untuk berinvestasi di nikel, mereka akan masuk di tahap eksplorasi terutama greenfield area. Dengan demikian, mereka dapat mengembangkan potensi nikel dari tahap eksplorasi hingga tahap operasi produksi menuju green dan sustainable mining,” ujar Rizal kepada Bloomberg Technoz, Rabu (31/7/2024).
Dalam kaitan itu, Rizal menggarisbawahi BHP merupakan raksasa tambang global yang sangat memperhatikan aspek environmental, social and governance (ESG), sehingga bakal berhati-hati untuk masuk ke Indonesia dengan memperhatikan kepatuhan pada faktor ESG.
Dengan demikian, menurut Rizal, kecil kemungkinan BHP bakal berinvestasi pada tambang nikel yang sudah ada atau eksisting. Terlebih, saat ini komoditas nikel yang memiliki sumber daya dan cadangan kelas dunia sudah dimiliki oleh beberapa perusahaan besar dunia, terutama dari China.
Di sisi lain, cadangan dan sumber daya sisanya sudah dikelola oleh perusahaan menengah ke bawah yang kurang menerapkan aspek ESG dalam operasionalnya. “Tentu BHP tidak ingin berinvestasi kalau melanggar prinsip ESG,” ujarnya.
Dengan potensi masuknya BHP ke Indonesia, Rizal mengatakan, tentu investasi di sektor mineral dan batu bara (minerba) akan lebih menarik dan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan dan daya tarik investasi di bidang minerba.
Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) sebelumnya mengungkapkan BHP berpeluang untuk masuk dan melakukan investasi terhadap perusahaan tambang nikel di Indonesia, walaupun sebelumnya telah mengumumkan akan menyetop bisnis nikelnya yang merugi di Australia setidaknya hingga awal 2027.
Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey tidak menutup kemungkinan raksasa tambang global asal Australia tersebut bakal melakukan investasi pada pemerintahan yang akan mendatang, yakni pada masa Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2024—2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Kita sempat berdiskusi, tidak menutup kemungkinan, ini belum pasti ya; BHP akan masuk ke Indonesia. Kayaknya [masuk] tergantung situasi politik. Ini kita lagi menunggu regulasi apa untuk pemerintahan yang baru. Kita melihat nanti mungkin tahun depan kali ya [baru masuk],” ujar Meidy saat ditemui di Jakarta Pusat, dikutip Selasa (30/7/2024).
(dov/wdh)
