Untuk itu, pemerintah menuruntnya harus juga menambah insentif bunga pinjaman lewat pemberian masa tenggang pembayaran hutang atau grace periode.

Namun, Alphonzus menerangkan bahwa tetap diperlukan keseimbangan antara jumlah populasi dengan ukuran mal yang akan dibangun di IKN.

"Karena konsumennya mal adalah penduduk/masyarakat. Kalau enggak ada, gimana caranya? Jadi ini perlu [keseimbangan]. Kalau bikin kantor kan beda lagi, tetapi kalau bikin mal, membangun mal ya harus disesuaikan," pungkasnya.  

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengeklaim sudah terdapat investor asing yang mendaftar untuk berinvestasi di IKN, tetapi belum dieksekusi oleh pemerintah.

Walhasil, proses konstruksi atas investasi yang dilakukan asing baru akan dilakukan setelah Oktober 2024, tepatnya setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser dari jabatannya sebagai kepala negara.

"Untuk klaster pertama kami fokuskan ke PMDN [penanaman modal dalam negeri], klaster kedua baru masuk asing.  Nah asing itu sudah ada yang mendaftar, tetapi belum kami eksekusi," kata Bahlil saat ditemui awak media di kantornya, Senin (29/7/2024).

Meski demikian, Bahlil menjelaskan belum terdapatnya konstruksi yang dibangun atas investasi investor asing disebabkan oleh pemerintah masih menyiapkan infrastruktur dasar untuk menopang kegiatan di IKN.

Adapun mengutip dari pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Basuki Hadimuljono, Bahlil menyatakan bahwa infrastruktur dasar tersebut rata-rata akan selesai pada September—November tahun ini.

(prc/wdh)