Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut setidaknya terdapat 1.167 titik lokasi Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) atau harta karun di laut Indonesia.

Meski demikian, menurut Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) Kusdiantoro, pengelolaan harta karun tersebut tidak bisa sembarangan, dan harus mengacu pada aturan Peraturan Pemerintah (PP) No. 32/2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut yang menjadi rujukan lokasi harta karun laut.

"Untuk bisa mengeksploritasi secara optimal, karena ini masalah BMKT investasinya tidak sedikit, makanya pemerintah melakukan pembaruan terkait dengan Perpres No. 8/2023 tentang BMKT," jelas Kusdiantoro dalam paparan Kinerja KKP yang juga disiarkan secara daring, dikutip Rabu (31/7/2024).

Melalui aturan tersebut, Kusdiantoro juga menyebut pengolahan BMKT dilakukan dengan melibatkan pelaku usaha, yang usahanya dibagi sebesar 45% untuk pemerintah dan 55% untuk pelaku usaha yang terlibat.

"Jadi kalau di kantor kita yang di Cileungsi itu [ditelitinya] harusnya benar-benar legit, diakurasi benar satu per satu baru dilakukan pembagian hasilnya, jadi tidak langsung diberikan ke swasta. Jadi dihitung baru dialokasikan berapa persen ke swasta berapa persen pemerintah," sambungnya.